China Ancam Naikkan Pajak Impor Gandum Hingga 80%, Ini Alasannya

CANBERRA, DDTCNews—Tensi hubungan internasional antara China dan Australia memanas lantaran Negeri Panda mengancam memberlakukan kenaikan pajak impor hingga 80% atas komoditas gandum Australia.

Ancaman tersebut dilontarkan China lantaran Australia menolak untuk menarik permintaan untuk diadakannya investigasi independen perihal asal usul virus Corona atau Covid-19 yang saat ini sudah menjadi pandemi.

Rencana China tersebut jelas menjadi kabar buruk bagi Australia, terutama industri gandum. Pasalnya, nilai ekspor gandum Australia ke negara dengan perekonomian terbesar kedua itu tidaklah kecil, yaitu mencapai AU$1,5 miliar.

Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham menyayangkan rencana China menaikkan pajak impor tersebut. Menurutnya, pajak impor 80% itu terdiri dari bea masuk antidumping 73,6% dan bea masuk antisubsidi 6,9%.

“Kami tentu sangat prihatin dengan laporan yang menyebutkan China akan mengenakan bea masuk kepada produsen gandum kami,” katanya Senin (11/5/2020).

Meski begitu, lanjut Simon, pemerintah berkomitmen untuk melakukan berbagai cara agar petani dan produsen gandum Australia tidak dirugikan dengan rencana Beijing menaikkan pajak impor tersebut.

Dia juga memastikan bahwa petani dan produsen gandum Australia tidak menerima subsidi yang tidak semestinya. Petani dan produsen gandum Australia pun membuang produk mereka ke luar negeri atau melakukan dumping.

Untuk diketahui, Australia merupakan supplier gandum terbesar China pada 2017. Namun kondisi itu berubah ketika China melakukan investigasi antidumping. Ekspor gandum ke China pun berkurang hampir setengah atau sekitar AU$600 juta.

Apabila tidak ada aral melintang, hasil investigasi antidumping tersebut akan diungkap oleh Kementerian Perdagangan China pada 19 Mei. Kemudian, eksportir gandum dan pemerintah federal Australia akan diberikan hak respons dalam waktu 10 hari.

“Kami tentu berharap hasil positif. Tetapi jika kami harus melawan, maka semua jalan akan ditempuh termasuk melalui World Trade Organisation (WTO),” tutur Simon dilansir dari Daily Mail. (rig)