Cetak Biru Pemajakan Ekonomi Digital Terbit 12 Oktober

JAKARTA, DDTCNews - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) akan memublikasikan blueprint final proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) pada 12 Oktober 2020 dan dilanjutkan dengan konsultasi publik (public consultation).

Direktur Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Siant-Amans mengatakan kedua blueprint yang disusun itu sudah mendapatkan komentar pertama dari negara-negara anggota Inclusive Framework.

Blueprint Pillar 1 dan Pillar 2 akan menjadi basis pembahasan dalam pertemuan menteri keuangan negara-negara G20 pada 14 Oktober 2020. "Kami sudah memiliki proposal yang bisa diterapkan, meski masih terdapat beberapa parameter yang perlu dibahas," ujar Saint-Amans, Senin (28/9/2020).

Parameter yang masih perlu dibahas lebih lanjut antara lain adalah masalah-masalah yang terdapat dalam Pillar 1 terkait dengan pemajakan ekonomi digital seperti cara untuk menentukan laba residu (residual profit), cara untuk menentukan basis pajak, dan cara untuk menjamin kepastian pajak.

Meski secara umum negara-negara Inclusive Framework dan OECD menargetkan konsensus multilateral atas pemajakan ekonomi digital bisa tercapai pada akhir 2020, masih terdapat beberapa hambatan untuk mencapai konsensus tersebut.

Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain pandemi Covid-19 yang menghambat jalannya negosiasi dan sikap AS yang ingin menunda pembahasan Pillar 1 hingga setelah pemilihan umum (pemilu).

Saint-Amans sendiri mengakui negosiasi untuk mencapai konsensus atas proposal Pillar 1 masih cenderung menunggu hasil dari pemilu di AS. Hasil pemilu baik pada tataran eksekutif maupun legislatif di AS akan sangat menentukan sikap dan arah kebijakan AS ke depan.

Meski demikian, OECD berkomitmen untuk tetap mengadakan konsultasi publik atas kedua blueprint pada pertengahan Oktober 2020 hingga sebelum 25 Desember 2020.

"Kami di OECD meyakini kami telah memiliki basis yang kuat untuk mendorong finalisasi dari negosiasi ini," ujar Saint-Amans seperti dilansir dari Tax Notes International.

Terkait dengan potensi tambahan penerimaan pajak dengan diterapkannya kedua blueprint ini, Saint-Amans mengingatkan tercapainya konsensus atas blueprint Pillar 1 mengenai pemajakan ekonomi digital tidak akan memberikan tambahan penerimaan pajak yang signifikan.

Tambahan penerimaan pajak yang signifikan cenderung disokong oleh potensi yang timbul dari blueprint Pillar 2 yang mengatur mengenai pajak minimum untuk korporasi (global corporate minimum taxation). (Bsi)