Cek Kondisi Usaha Wajib Pajak, Ini yang Dilakukan DJP

JAKARTA, DDTCNews – Survei yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) terhadap sekitar 174.000 wajib pajak strategis menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (4/8/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan survei tersebut dikirimkan melalui email masing-masing wajib pajak strategis. Hasil survei akan menjadi salah satu bahan pertimbangan otoritas dalam merumuskan kebijakan insentif dan administrasi pajak.

Melalui survei tersebut, DJP ingin mendapat gambaran kondisi terkini serta keberlangsungan kegiatan usaha dari para wajib pajak strategis. Kemudian, DJP juga berharap mendapat respons dari wajib pajak mengenai kebijakan insentif yang diberikan sebagai respons adanya pandemi Covid-19.

“[Hasil survei] untuk mengevaluasi apakah insentif pajak yang kita berikan sudah dimanfaatkan dengan baik dan dapat membantu dalam mempertahankan usahanya, serta mengetahui dukungan lebih lanjut dari pemerintah yang mereka harapkan seperti apa,” ujar Hestu.

Selain terkait dengan kesiapan infrastruktur teknologi informasi untuk implementasi pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Evaluasi Insentif Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan survei yang dikirimkan kepada 174.000 wajib pajak strategis melalui email juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan insentif pajak.

“Kami mengharapkan dan menunggu respons wajib pajak sampai tanggal 7 Agustus 2020 nanti, sebagai bahan evaluasi atas insentif pajak yang kita berikan,” ujar Hestu. (Kontan/DDTCNews)

• Aplikasi untuk Pemungut PPN Produk Digital

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan aplikasi untuk enam pelaku usaha pemungut PPN produk digital sudah siap untuk digunakan. Aplikasi tersebut akan digunakan mulai proses aktivasi sampai dengan pelaporan.

"[Aplikasi] sudah siap. [Akses aplikasi] kita kirim lewat email. Jadi back office-nya sama [sistem DJP Online], tetapi UI-nya [user interface] saja yang berbeda,” jelas Iwan. (DDTCNews)

• Batas Waktu Penyampaian Pemberitahuan

DJP memberikan kelonggaran waktu pengajuan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-43/PJ/2020.

Pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk masa pajak Juli 2020 dapat disampaikan paling lambat pada 10 Agustus 2020. Sementara itu, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 masa pajak Juli 2020 disampaikan paling lambat pada 15 Agustus 2020.

Normalnya, kedua insentif diberikan kepada wajib pajak sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan hingga masa pajak Desember 2020. Simak pula artikel ‘DJP Beri Kelonggaran Waktu Pengajuan Insentif PPh Pasal 21 dan 25’. (DDTCNews)

• Daya Beli Masyarakat

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen pada Juli 2020 mengalami deflasi 0,1%. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan perlu adanya perhatian terkait daya beli masyarakat karena inflasi inti secara tahunan mengalami penurunan.

“Inflasi inti menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan bahwa kita harus berupaya meningkatkan daya beli masyakarakat,” katanya. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

• Anggaran Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kekesalannya karena penyerapan anggaran stimulus penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 masih rendah.

Realisasi penyerapan dana stimulus Covid-19 saat ini baru Rp141 triliun atau 20,2% dari anggaran Rp695 triliun. Namun, dia menyebut 40% dari total anggaran tersebut bahkan belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali 40%. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, bagaimana mau realisasi?" kata Jokowi. (DDTCNews) (kaw)