Catat! Jumlah Penerima Subsidi Gaji Bertambah 1,79 Pekerja

JAKARTA, DDTCNews - Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan memutuskan untuk memperluas cakupan penerima program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji kepada 1,79 juta pekerja.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan penambahan penerima subsidi gaji dilakukan dengan mempertimbangkan sisa anggaran program tersebut.

"Sisa anggaran BSU tersebut senilai Rp1,79 triliun dan akan menyasar 1.791.477 pekerja," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/9/2021).

Indah menuturkan penambahan penerima subsidi gaji tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan program tersebut di 34 Provinsi dan 514 kota/kabupaten.

Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk subsidi gaji mencapai Rp8,7 triliun untuk 8,78 juta pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Hingga saat ini, realisasinya baru Rp6,9 triliun dan telah tersalur kepada 6.991.873 pekerja.

Kemenaker telah menerima data 8,5 juta calon penerima subsidi gaji. Namun setelah pengecekan dan verifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang terduplikasi sebagai penerima jenis bansos lainnya sehingga tidak memenuhi syarat penerima program subsidi gaji

"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," ujarnya.

Pemerintah menargetkan penyaluran subsidi gaji rampung pada akhir Oktober 2021. Nilai bantuannya mencapai Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 16/2021 mengatur pemberian subsidi upah bagi para pekerja yang memenuhi 5 kriteria. Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021. Ketiga, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan. Keempat, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah.

Kelima, diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. (rig)