KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cari Mitra Strategis, LPI Jajaki 50 Perusahaan

Dian Kurniati | Senin, 22 Maret 2021 | 12:05 WIB
Cari Mitra Strategis, LPI Jajaki 50 Perusahaan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah webinar, Senin (22/3/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan 50 perusahaan potensial untuk menjadi mitra strategis.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan LPI akan mengelola investasi sebagai alternatif pembiayaan berbagai proyek di Indonesia. Nanti, LPI akan mulai merealisasikan kegiatannya dalam waktu dekat ini.

"Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, [LPI] telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis," katanya dalam sebuah webinar, Senin (22/3/2021).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyuntikkan modal kepada LPI senilai Rp15 triliun. Suntikan modal akan kembali ditambah Rp15 triliun, serta inbreng saham BUMN sehingga total modal LPI mencapai Rp75 triliun.

Airlangga menyebut pembentukan LPI sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga ingin memberikan pilihan kepada investor dalam berinvestasi di Indonesia, selain skema yang telah ada selama ini.

Dia optimistis keberadaan LPI akan ikut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. "Pemerintah optimistis 2021 akan menjadi titik balik dari berbagai permasalahan akibat pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2021 telah mengatur perlakukan perpajakan terhadap penghasilan berupa dividen yang diterima mitra LPI. PP mengelompokkan mitra LPI sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN) dan subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Dividen yang diterima SPLN akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 7,5%, sedangkan dividen yang diterima SPDN dikecualikan dari objek pajak. Pada dividen yang diterima dalam bentuk apapun selain akibat likuidasi, SPLN dikenai PPh final sebesar 7,5% atau sesuai dengan tarif pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Sementara itu, dividen dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima SPLN, bisa ditetapkan sebagai bukan objek PPh sepanjang diinvestasikan kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Jika dividen karena likuidasi tidak diinvestasikan selama 3 tahun maka akan dikenakan PPh final 0,5%. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra