TIPS PAJAK

Cara Mengaktifkan Fitur e-Bupot Unifikasi di DJP Online

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Februari 2022 | 16:00 WIB
Cara Mengaktifkan Fitur e-Bupot Unifikasi di DJP Online

MULAI April 2022, seluruh pemotong/pemungut pajak penghasilan (PPh) diwajibkan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2021.

Merujuk pada PER-24/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat pemotong/pemungut PPh sebagai bukti pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besaran PPh yang telah dipotong/dipungut.

Sementara itu, SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT Masa yang digunakan pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 masa pajak.

Baca Juga:
Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Dalam membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, serta mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi, pemotong/pemungut PPh dapat menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi yang tersedia di DJP Online.

Baru-baru ini, Ditjen Pajak (DJP) telah meluncurkan aplikasi e-bupot unifikasi di DJP Online. Meski demikian, wajib pajak yang ingin memanfaatkan aplikasi e-bupot unifikasi perlu mengaktifkan fitur di DJP Online tersebut terlebih dahulu.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan tata cara mengaktifkan e-bupot unifikasi di DJP Online. Mula-mula, kunjungi laman DJP Online. Masukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah itu, klik Login.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Selanjutnya, pada menu utama DJP Online, pilih menu Profil. Lalu, klik Aktivasi Fitur dan centang kolom e-bupot unifikasi. Kemudian, klik Ubah Fitur Layanan. Bila berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi Sukses.

Setelah itu, masukkan kembali nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Lalu, klik Login. Pada menu utama DJP Online, pilih menu Lapor. Kemudian, klik kolom Pra-Pelaporan. Nanti, Anda akan melihat aplikasi e-bupot unifikasi. Silakan klik aplikasi tersebut.

Pada kolom petunjuk pengisian dijelaskan form dalam aplikasi e-bupot ini menampilkan data SPT Masa PPh unifikasi yang telah di-submit (dikirim) secara elektronik ke sistem DJP. Form ini juga menyajikan data bukti potong yang dilaporkan dengan SPT tersebut.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Terdapat beberapa aksi yang dapat wajib pajak lakukan. Pertama, mencetak bukti pengiriman secara elektronik (Bukti Penerimaan Elektronik/BPE). Kedua, melihat detail daftar bukti potong pada SPT Masa PPh unifikasi.

Ketiga, mencetak SPT Masa PPh unifikasi. Keempat, mengunduh seluruh bukti potong pada SPT Masa PPh unifikasi.

Pada BPE, terdapat QRCode yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status SPT secara online. Wajib pajak diimbau untuk menggunakan perangkat mobile yang telah dilengkapi QRCode Scanner untuk memprosesnya. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?