Cara Aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak Cabang

DITJEN Pajak (DJP) telah banyak mentransformasikan layanannya menjadi serba digital. Inovasi layanan berbasis teknologi tersebut di antaranya berupa DJP Online. DJP Online menjadi portal yang dapat diakses untuk beragam keperluan di bidang perpajakan.

Untuk dapat mengakses fitur-fitur DJP Online, wajib pajak harus sudah teregistrasi atau memiliki akun DJP Online. Sebelum mendaftar, wajib pajak harus memiliki electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan melengkapi lampiran yang dipersyaratkan.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan tata cara untuk mengajukan permohonan aktivasi EFIN oleh wajib pajak badan yang merupakan kantor cabang. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2019, terdapat ketentuan dan tahapan yang harus dipenuhi wajib pajak cabang.

Pertama, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pimpinan kantor cabang. Pimpinan kepala cabang dalam hal ini bertugas sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili cabang dalam rangka mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

Kedua, pimpinan kantor cabang harus mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan EFIN. Formulir tersebut dapat diunduh melalui laman https://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin.

Ketiga, pimpinan kantor cabang menyampaikan Formulir Permohonan EFIN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya.

Keempat, pimpinan kantor cabang menyerahkan fotokopi dokumen berupa:

1. surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
2. surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
3. identitas diri dari pimpinan cabang berupa: KTP (bagi warga negara Indonesia), paspor (bagi warga negara asing)
4. kartu NPWP atau SKT atas nama pimpinan kantor cabang sebagai pengurus; dan
5. kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.

Selain menyerahkan fotokopi, pimpinan cabang juga harus menunjukan bentuk asli dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila permohonan aktivasi EFIN tidak dilakukan oleh pimpinan cabang maka perlu ada surat kuasa penyampaian Formulir Permohonan EFIN.

Penerima kuasa harus menunjukkan surat kuasa asli serta menyerahkan fotokopi. Selain itu, penerima kuasa tersebut juga harus memperlihatkan KTP asli atas nama yang bersangkutan dan menyerahkan fotokopinya

Kelima, pimpinan cabang menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer). Alamat email itu akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Nanti, petugas akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas akan membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui email. Selesai.

Sebagai catatan, permohonan aktivasi EFIN bagi wajib pajak badan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdaftar. Sebelumnya, saat pandemi Covid-19, permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan secara online.

Namun, sesuai dengan PMK 29/2020, setelah berakhirnya pandemi Covid-19 layanan terkait EFIN dilaksanakan dengan mengacu kembali pada ketentuan sebelum pandemi. Alhasil, permohonan aktivasi EFIN tidak lagi dapat dilakukan secara online.

Permohonan aktivasi EFIN perlu dilakukan wajib pajak yang belum pernah mengaktivasi atau mengurus EFIN. Untuk yang lupa EFIN, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan informasi pajak di antaranya melalui media sosial atau call center Kring Pajak. (rig)