TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan SKB PPh Final atas PHTB Lewat DJP Online

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 19 September 2024 | 19:00 WIB
Cara Ajukan Permohonan SKB PPh Final atas PHTB Lewat DJP Online

MELESATNYA kegiatan pembangunan di segala bidang membuat kebutuhan akan tanah dan/atau bangunan terus meningkat. Peningkatan kebutuhan ini menjadikan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan sebagai suatu aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat.

Transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan juga tidak terlepas dari aspek pajak. Selain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang ditanggung pembeli, terdapat juga PPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) yang harus ditanggung penjual.

Namun, tidak semua wajib pajak yang mengalihkan hak atas tanah/bangunan dikenakan PPh Final PHTB. Berdasarkan pada Pasal 6 PP 34/2016, setidaknya terdapat 7 golongan wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh final PHTB.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Pertama, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Kedua, orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Ketiga, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Baca Juga:
Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Pengecualian pengenaan PPh final PHTB berlaku sepanjang pemberi hibah dan penerima hibah tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Keempat, pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris. Kelima, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku.

Keenam, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Ketujuh, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan. Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh Final PHTB tersebut diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh PHTB (SKB PPHTB).

Seiring dengan perkembangan teknologi, permohonan SKB PPHTB kini bisa diajukan secara online. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan SKB PPHTB di DJP Online. Mula-mula, akses DJP Online melalui laman djponline.pajak.go.id.

Penyampaian permohonan SKB PPHTB dilakukan melalui fitur Permohonan Pemanfaatan Fasilitas & Insentif. Apabila Anda belum mengaktivasi fitur tersebut maka perlu mengaktifkannya terlebih dahulu.

Baca Juga:
Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Untuk mengaktivasi fitur tersebut, tekan menu Profil dan pilih Aktivasi Fitur. Beri tanda centang pada bagian Fasilitas dan Insentif, kemudian tekan tombol Ubah Fitur Layanan. Sistem akan meminta konfirmasi Anda, lalu tekan Ya. Kemudian, secara otomatis, Anda akan ter-log out dan diarahkan untuk login kembali.

Setelah berhasil login kembali, pada halaman utama pilih menu Layanan dan tekan fitur Fasilitas dan Insentif. Untuk membuat permohonan SKB PPHTB, pilih menu Permohonan pada halaman utama fitur Fasilitas dan Insentif.

Kemudian, pilih jenis fasilitas Lainnya – Permohonan SKB PPHTB. Nanti, sistem akan memvalidasi apakah Anda telah memenuhi syarat untuk memperoleh SKB PPHTB.Syarat yang divalidasi meliputi pemenuhan utang pajak, SPT Tahunan 2 tahun terakhir, dan SPT Masa PPN 3 Masa Terakhir.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Apabila syarat telah terpenuhi, Anda dapat lanjut mengisi detail transaksi. Ada sejumlah informasi yang perlu diisi. Pertama, identitas pihak yang menyerahkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bagian ini akan otomatis terisi dengan NPWP, NITKU, dan nama Anda.

Kedua, identitas pihak yang menerima hak atas tanah dan/atau bangunan. Ada 3 informasi yang perlu diisi, yaitu kategori wajib pajak, jenis identitas, dan NPWP/NITKU. Pada bagian kategori wajib pajak (WP), pilih di antara WP Dalam Negeri atau WP Luar Negeri sesuai dengan status pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Kemudian, pilih jenis identitas penerima hak atas tanah dan/atau bangunan. Ada 2 opsi identitas, yaitu NPWP dan nomor induk kependudukan (NIK). Lalu, isikan NPWP atau NIK beserta nama dari penerima hak atas tanah dan/atau bangunan.

Baca Juga:
Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Ketiga, informasi detail objek dan transaksi pengalihan. Informasi yang perlu diisi meliputi nomor objek pajak (NOP), alamat lengkap tanah dan/atau bangunan, luas tanah, luas bangunan, dan nilai pengalihan.

Selain itu, Anda diminta memilih alasan pengajuan SKB. Pilih alasan yang membuat Anda berhak mendapat pengecualian dari pengenaan PPh Final PPHTB. Seperti yang telah disebutkan, ada 7 golongan wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh final PHTB.

Misal, Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP dan jumlah tanah dan/atau bangunan yang dialihkan kurang dari Rp60 juta. Maka, pilih alasan Pengalihan oleh OP Penghasilan di bawah PTKP dengan jumlah pengalihan kurang dari Rp60 juta.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Selanjutnya, pilih tanggal rencana transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Keempat, unggah lampiran yang diminta.

Dokumen yang harus diunggah bervariasi tergantung pada alasan yang Anda pilih. Misal, setidaknya ada 3 dokumen yang harus diunggah untuk WP OP dengan penghasilan di bawah PTKP dan nilai pengalihan di bawah 60 juta.

Ketiga dokumen tersebut meliputi: (i) Surat Pernyataan Berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; (ii) Salinan Kartu Keluarga; (iii) Salinan SPPT PBB Tahun yang Bersangkutan. Kelima, centang pernyataan kebenaran data, lalu tekan Submit.

Keenam, isikan kode keamanan yang muncul, lalu tekan kirim permohonan. Sistem akan mengirimkan data yang Anda input. Apabila berhasil, Anda akan mendapatkan pemberitahuan bahwa permohonan berhasil dikirimkan, lalu tekan Oke. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2