KEBIJAKAN PAJAK

Bicara Kemakmuran Dunia, Jokowi Singgung Keadilan Sistem Perpajakan

Dian Kurniati | Senin, 11 September 2023 | 09:00 WIB
Bicara Kemakmuran Dunia, Jokowi Singgung Keadilan Sistem Perpajakan

Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan) berbicara pada sesi pertama KTT G20 sementara Presiden AS Joe Biden (kiri) dan Presiden Indonesia Joko Widodo mendengarkan, di New Delhi, India, Sabtu, (9 /9/2023). ANTARA FOTO/Pool via Reuters-Evan Vucci/hp. 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara terkait dengan pentingnya kesetaraan untuk membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur dalam forum KTT G-20 di India pada akhir pekan lalu.

Jokowi menyinggung isu kesetaraan ini pada sesi kedua KTT G-20 yang tema One Family. Pada sesi tersebut, ia menjelaskan kesetaraan dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global.

"Termasuk soal sistem perpajakan internasional, dengan pemenuhan akan hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang," katanya, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Jokowi menuturkan Indonesia berharap dunia menjadi satu keluarga besar yang saling membangun. Menurutnya, suatu keluarga juga harus memiliki tujuan bersama, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang damai.

Program Hilirisasi

Pada forum tersebut, ia berharap negara-negara G-20 bisa mendukung program hilirisasi industri yang dilakukan oleh suatu negara. Menurutnya, program hilirisasi biasanya dilaksanakan untuk melakukan lompatan pembangunan.

Jokowi menyebut setiap negara berkembang berhak untuk melakukan lompatan pembangunan. Untuk itu, G-20 bisa mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

"G-20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif," ujarnya.

Presiden juga kembali menyerukan stabilisasi global, salah satunya dengan menghentikan perang. Selain itu, ia mendorong terjaganya menjaga solidaritas antarnegara, termasuk pada isu kesehatan yang salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja