Beri Sumbangan Fasilitas Publik di IKN, WP Bisa Dapat Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menawarkan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto usaha atas sumbangan yang diberikan wajib pajak dalam negeri untuk pembangunan fasilitas publik di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Fasilitas pengurangan penghasilan bruto diberikan paling tinggi sebesar 200% dari jumlah sumbangan dan/atau biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.

"Sumbangan dan/atau biaya…diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba," bunyi Pasal 45 ayat (3) PP 12/2023, dikutip pada Rabu (8/3/2023).

Terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi wajib pajak agar sumbangan dan/atau biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pertama, wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.

Kedua, pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan dan/atau biaya diberikan. Ketiga, didukung bukti yang sah. Keempat, mendapat persetujuan teknis dan spesifikasi dari otorita IKN, dalam hal sumbangan berbentuk barang dan/atau biaya.

Fasilitas pengurangan penghasilan bruto tersebut diberikan hingga 2035. Pemanfaatan sumbangan dan/atau biaya diberikan untuk pembangunan proyek fasilitas umum di IKN ditetapkan oleh kepala otorita IKN.

Sumbangan dan/atau biaya tersebut tak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi. Hal ini berlaku dalam hal sumbangan dan/atau biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan kewajiban dari kegiatan usaha pemberi sumbangan dan/atau biaya di wilayah IKN.

Nilai sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk uang ditentukan berdasarkan jumlah nominal uang yang diberikan.

Sementara itu, pada nilai sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk barang, ditentukan berdasarkan nilai perolehan, untuk barang yang disumbangkan belum disusutkan; nilai buku fiskal untuk barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau harga pokok penjualan untuk barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

Nilai sumbangan dan/atau biaya dalam bentuk biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun fasilitas umum, sosial, dan/atau lainnya yang bersifat nirlaba.

Sumbangan dan/atau biaya harus dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan dan/atau biaya.

Kepala otorita juga harus menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau biaya kepada Ditjen Pajak (DJP) paling lambat 30 hari setelah akhir tahun pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.

Wajib pajak harus menyampaikan permohonan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan untuk memperoleh fasilitas tersebut.

Dalam hal sistem OSS atau saluran elektronik di Kemenkeu belum tersedia, permohonan dapat disampaikan secara luring kepada kepala otorita dengan ditembuskan kepada dirjen pajak.

Menteri keuangan nantinya akan menerbitkan PMK mengenai ketentuan lebih detail soal pemberian fasilitas pengurang penghasilan bruto ini, di antaranya soal subjek, bentuk fasilitas, dan kriteria untuk memperoleh.

Kemudian, PMK tentang bentuk sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba yang memperoleh; mekanisme penghitungan besaran; serta prosedur pengajuan permohonan pemanfaatan. (rig)