Belum Didukung Demokrat, Kebijakan Pajak Biden Sulit Tercapai

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Rencana kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden masih belum sepenuhnya didukung oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengatakan kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% sebagaimana diusung oleh Biden berpotensi menghambat upaya pemulihan ekonomi AS pada saat ini.

"Kita harus berhati-hati. Kita tak dapat mengeluarkan kebijakan yang terlalu masif di tengah pandemi dan krisis ekonomi seperti saat ini," ujar Anggota House of Representative dari Partai Demokrat Josh Gottheimer, dikutip Selasa (30/3/2021).

Saat ini, Partai Demokrat mendominasi kursi House of Representative sebanyak 219 dari total 435 kursi. Sementara itu, Partai Republik menguasai 211 kursi. Untuk itu, Biden memerlukan dukungan dari Partai Demokrat untuk merealisasikan rencana kenaikan tarif pajak.

Pada Senat AS, Partai Demokrat hanya menguasai 48 dari 100 kursi yang tersedia, sedangkan Partai Republik menguasai 50 kursi. Terdapat 2 anggota Senat AS yang independen yakni Bernie Sanders dan Angus King. Meski begitu, dua senator independen itu terafiliasi dengan Partai Demokrat.

Biden juga memerlukan dukungan penuh dari Senat AS untuk memuluskan rencana kenaikan tarif pajak korporasi. "Kenaikan tarif pajak tidak dapat dipaksakan, perlu ada masukan dari pihak lain [Partai Republik]," ujar Gottheimer seperti dilansir foxbusiness.com.

Sementara itu, White House Press Secretary Jen Psaki mengatakan kenaikan tarif pajak korporasi diperlukan untuk menyokong program belanja infrastruktur yang direncanakan Biden selama 4 tahun ke depan.

"Kami akan jelaskan secara lengkap setelah paket kebijakan benar-benar diluncurkan. Yang jelas, presiden memiliki rencana untuk memperbaiki infrastruktur sekaligus rencana untuk mendanai pembangunan tersebut," ujar Psaki. (rig)