AMERIKA SERIKAT

Begini Kebijakan Pangkas Pajak Ala Trump

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 Februari 2017 | 18:01 WIB
Begini Kebijakan Pangkas Pajak Ala Trump

WASHINGTON, D.C., DDTCNews – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kongres dari Partai Republik telah bernegosiasi mengenai rencana penurunan tarif pajak. Kedua pihak memiliki beberapa alternatif kebijakan yang akan diterapkan.

Sarjana American Enterprise Institute Alan Viard mengatakan Trump dan Kongres dari Partai Republik telah memiliki kesepakatan untuk menurunkan tarif pajak. Akan tetapi, keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda.

“Kongres ingin melakukan perbaikan secara komprehensif, tidak hanya main-main,” ujarnya, Kamis (2/2).

Baca Juga:
Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Terdapat setidaknya empat kebijakan yang akan segera diterapkan oleh Trump. Yang pertama adalah mengurangi jumlah golongan tarif pajak penghasilan (tax bracket). Trump dan Dewan Perwakilan dari Partai Republik sama-sama menginginkan adanya pengurangan tersebut, yang awalnya terdiri dari tujuh golongan menjadi tiga golongan dengan tarif 12%, 25%, dan 33%.

Kemudian yang kedua menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Meski sama-sama sepakat, Trump dan Kongres dari Partai Republik memiliki standar yang berbeda. Trump ingin menaikkan PTKP hingga $30.000 untuk joint filers – pembayaran pajak gabungan suami istri. Sedangkan Kongres dari Partai Republik hanya ingin naik pada angka $24.000 dari yang sebelumnya $12.600.

Yang ketiga adalah mengurangi pajak atas capital gain. Kongres AS mulai mengambil langkah untuk mencabut Obamacare. Artinya, pajak atas capital gain akan lebih rendah. Juru bicara Gedung Putih Paul Ryan menginginkan dasar pengenaan pajak atas capital gain hanya 50% dengan tarif yang sama seperti pajak penghasilan. Berdasarkan usulan pertama dengan tarif tertinggi 33%, maka pajak atas capital gain akan turun hingga 16,5%.

Baca Juga:
Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Dan yang terakhir menghapus subsidi pajak negara bagian. Departemen Keuangan AS harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk subsidi tersebut, yaitu mencapai $50 miliar per tahun. Selain masalah biaya, Partai Republik juga khawatir jika subsidi itu akan disalahgunakan oleh lembaga legislatif di negara bagian.

Selain empat kebijakan di atas, seperti dilansir Time.com, masih terdapat langkah-langkah lain yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak, di antaranya menghapus pajak properti dan alternatif pajak minimum (AMT) serta mengurangi pajak perusahaan. Kendati cukup populer, terdapat banyak tantangan untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi