PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Baru Tiga Hari, 326 Wajib Pajak Sudah Daftar PPS

Muhamad Wildan | Senin, 03 Januari 2022 | 18:53 WIB
Baru Tiga Hari, 326 Wajib Pajak Sudah Daftar PPS

Slide paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (3/1/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DP) mencatat sebanyak 326 wajib pajak telah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) sampai dengan pukul 15.00 WIB hari ini, Senin (3/1/2022).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jumlah wajib pajak yang ikut serta pada masa awal PPS ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi atas program yang ditetapkan pada UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut.

"Walau masih hari libur, bukti menunjukkan 2 hari pada awal tahun baru ternyata sudah ada yang memanfaatkan. Ini memberikan tanda yang cerah pada 2022," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (3/1/2022).

Baca Juga:
Malaysia Siapkan Insentif Pajak untuk Dorong Sektor Semikonduktor

Kemudahan wajib pajak untuk mengikuti PPS secara daring telah disediakan guna memaksimalkan keikutsertaan wajib pajak pada program tersebut. Harapannya, program tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal pula terhadap penerimaan pajak pada 2022.

Pada hari sebelumnya, per 2 Januari 2022, sudah ada 195 wajib pajak yang ikut serta dalam PPS, baik kebijakan I maupun kebijakan II. Nilai setoran PPh final PPS dari 195 wajib pajak tersebut mencapai Rp21,99 miliar dengan harta yang diungkapkan mencapai Rp169,61 miliar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong wajib pajak untuk turut serta dalam PPS secara maksimal. Dia juga mengingatkan konsekuensi yang akan dihadapi wajib pajak peserta tax amnesty jika belum melaporkan seluruh harta perolehan 1985-2015.

Baca Juga:
Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

"Siapa saja wajib pajak yang merasa belum comply, baik atas harta sebelum 2015 atau 2016 hingga 2020 sebaiknya ikut saja. Kalau tidak kami akan mulai enforcement tahun ini. Setelah Juni kita enforcement dan tarifnya 200% sesuai UU," tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah juga sudah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang akan diselenggarakan pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi