Banyak WP Keluhkan Gangguan e-Faktur, Petugas Pajak Beberkan Alasannya

KENDAL, DDTCNews - Tidak sedikit pengusaha kena pajak (PKP) di Kendal, Jawa Tengah yang melaporkan keluhannya terkait dengan gangguan aplikasi e-faktur. Gangguan yang ada membuat para PKP tersebut tidak bisa membuat faktur pajak.

Merespons hal ini, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kendal menjelasan alasan di balik lemotnya aplikasi e-faktur. Kepala KP2KP Kendal Bisuk Hangoluan mengatakan, gangguan yang terjadi pada e-faktur disebabkan kelebihan muatan atau overload pada link update e-faktur.

Namun, Bisuk menyampaikan, otoritas langsung membuatkan link alternatif e-faktur untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Pada hari Jumat 1 April 2022 banyak yang mengalami gagal instal, kemudian pada coba meng-install dan ternyata yang masuk di www.pajak.go.id overload. Tetapi sorenya sudah dibuat link baru atau alternatif," ujar Bisuk dilansir ayosemarang.com, dikutip Sabtu (9/4/2022).

Lebih lanjut, Bisuk menyampaikan masalah tersebut dialami oleh hampir semua PKP di Indonesia."Kira-kita sama dengan saat lapor [SPT] tahunan ketika itu pada saya yang sama banyak yang akses biasanya ada gangguan," katanya.

Bisuk menyampaikan, selama PKP tidak melewati batas waktu pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) Masa yang ditetapkan, tidak akan ada masalah yang berakibat pada sanksi.

"Saat ini kami sudah buat link alternatif versi google drive, Karena kapasitas aplikasi yang lumayan besar," jelasnya.

Di sisi lain, Bisuk juga menginformasikan, meski ada gangguan teknis dalam aplikasi tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kendal masih cukup baik.

Dia mengatakan KP2KP Kendal merupakan bagian dari kantor pelayanan pajak (KPP) Batang yang hingga akhir bulan lalu kepatuhan formal perpajakannya mencapai 79%.

Secara keseluruhan, realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kendal dan Batang mencapai 45.863 wajib pajak per 31 Maret 2022, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 42.703 wajib pajak.

"Kami akan merencanakan membuka layanan di luar kantor seperti Kecamatan Sukorejo, Weleri, Boja untuk meningkatkan kepatuhan," kata Bisuk. (sap)