Banyak Korporasi Asing Tidak Bayar Pajak, DPR Minta Intensifikasi

SEOUL, DDTCNews – DPR meminta Pemerintah Korea Selatan untuk segara melakukan intensifikasi penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan asing yang beroperasi di Korea Selatan.

Berdasarkan data National Tax Service (NTS), ditemukan masih banyak korporasi asing yang beroperasi di Korea Selatan yang sama sekali tidak membayarkan pajak penghasilan (PPh) badan pada 2019.

"Sekitar 46,6% atau 4.956 perusahaan dari total 10.630 perusahaan asing di Korea Selatan sama sekali tidak membayar PPh badan pada 2019,” kata Kim Soo Heung, anggota parlemen dari partai petahana Democratic Party of Korea, Jumat (16/10/2020).

Dari total 4.956 perusahaan asing tersebut, dua di antaranya memiliki omzet tahunan lebih dari KRW5 triliun atau setara dengan Rp64 triliun. Terdapat pula tujuh perusahaan asing yang memiliki omzet sebesar KRW1 triliun—KRW5.

DPR menilai ada indikasi pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) oleh korporasi multinasional untuk menghindari pajak. Melalui P3B, hanya penghasilan domestik saja yang dikenakan pajak di Korea Selatan.

Bila korporasi asing mentransfer penghasilannya dari Korea Selatan ke kantor pusatnya di luar negeri atau ke negara dengan tarif PPh badan rendah maka penghasilan yang ditransfer tersebut dikecualikan dari pengenaan PPh badan.

Selain itu, DPR kjuga meminta pemerintah untuk mengintensifkan penerimaan pajak dari orang-orang kaya serta meningkatkan perolehan pembayaran kontribusi jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah yang semakin tinggi.

"Sangat penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang ketat atas korporasi dan individu berpenghasilan tinggi agar tercipta sistem pajak yang adil," ujar Yang Kyung Sook, Anggota Komisi Finansial Parlemen Korea Selatan seperti dilansir koreaherald.com. (rig)