Bantu Negara Mitra Tagih Pajak di Indonesia, DJP Punya Hak Mendahulu

JAKARTA, DDTCNews – Ketika Ditjen Pajak (DJP) memberikan bantuan penagihan atas klaim pajak oleh yurisdiksi mitra, otoritas pajak memiliki hak mendahulu untuk menagih utang pajak di Indonesia.

Hak mendahulu timbul jika klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan oleh yurisdiksi mitra ternyata juga memiliki utang pajak di Indonesia.

"Dalam hal penanggung pajak atas klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan pajak oleh negara mitra…mempunyai utang pajak di Indonesia, negara Indonesia memiliki hak mendahulu untuk menagih utang pajak di Indonesia," bunyi Pasal 118 PMK 61/2023, dikutip pada Rabu (21/6/2023).

Ketika DJP mengirimkan hasil penagihan pajak atas nilai klaim pajak kepada yurisdiksi mitra, Pasal 119 ayat (2) PMK 61/2023 mengatur DJP akan terlebih dahulu memperhitungkan utang pajak di Indonesia, biaya penagihan, dan biaya lainnya sehubungan dengan penampungan dan pengiriman hasil penagihan pajak atas nilai klaim pajak.

"Pengiriman hasil penagihan pajak atas nilai klaim pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan bukti penyetoran berupa surat setoran klaim pajak," bunyi Pasal 120 ayat (1) PMK 61/2023.

Surat setoran klaim yang diterbitkan tersebut memuat nomor identitas penanggung pajak atas klaim pajak, nama penanggung pajak, alamat penanggung pajak, nomor referensi klaim pajak, dan jumlah pembayaran.

Tak hanya itu, surat setoran klaim juga mencantumkan perincian pembayaran termasuk nilai klaim pajak, utang pajak, biaya penagihan pajak, serta biaya-biaya lainnya.

Surat setoran klaim dinyatakan sah jika sudah tervalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara untuk pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan/atau bukti pendebetan rekening untuk pengiriman hasil pemberian bantuan penagihan pajak dan biaya lain sehubungan dengan penampungan dan pengiriman hasil penagihan pajak atas nilai klaim pajak.

Bantuan Penagihan Pajak bagi Yurisdiksi Mitra

Sebagai informasi, PMK 61/2023 memungkinkan DJP untuk meminta bantuan penagihan pajak kepada yurisdiksi mitra ataupun memberikan bantuan penagihan pajak atas penunggak pajak yurisdiksi mitra yang berlokasi di Indonesia atau memiliki barang di Indonesia.

Bantuan penagihan diberikan oleh DJP berdasarkan klaim pajak dari yurisdiksi mitra. "Klaim pajak adalah instrumen legal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra sehubungan dengan permintaan bantuan penagihan pajak," Pasal 1 angka 31 PMK 61/2023.

Bila DJP menyetujui klaim pajak tersebut, klaim pajak menjadi dasar penagihan pajak dan nilai klaim pajak tersebut juga memiliki kedudukan yang sama dengan utang pajak.

"Nilai klaim pajak yang tercantum dalam klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedudukannya dipersamakan dengan utang pajak," bunyi Pasal 84 ayat (2) PMK 61/2023.

Merujuk pada Pasal 1 PMK 61/2023, nilai klaim pajak adalah nilai uang yang dimintakan bantuan penagihan pajak oleh yurisdiksi mitra yang memuat nilai pokok pajak yang masih harus dibayar, sanksi administrasi, dan biaya penagihan yang dikenakan oleh yurisdiksi mitra.

Sementara itu, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) atau surat sejenisnya.

PMK 61/2023 telah diundangkan pada 12 Juni 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya PMK 61/2023 maka KMK 85/2002, PMK 23/2006 dan PMK 189/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)