Bank Indonesia Sebut Elektronifikasi Pajak Daerah Sudah Capai 82%

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) mencatat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) mengalami kenaikan cukup signifikan pada Maret 2021, terutama pada transaksi pendapatan daerah dan pemanfaatan kanal digital seperti QRIS.

BI mencatat elektronifikasi pajak daerah atau rata-rata transaksi penyetoran pajak daerah secara nontunai sudah mencapai 81,6% dari total transaksi pajak daerah pada posisi Maret 2021. Persentase tersebut jauh lebih tinggi ketimbang Desember 2020 sebesar 54,6%.

"Capaian penerapan ETPD di wilayah Jawa merupakan capaian elektronifikasi pajak dan retribusi daerah tertinggi yakni masing-masing mencapai 94% dan 65,8%," tulis BI pada Laporan Nusantara edisi April 2021, Jumat (30/4/2021).

Penyetoran pajak daerah yang tercatat paling banyak dilakukan secara nontunai antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), PBB-P2, pajak hotel, dan pajak reklame. Kanal digital tercatat telah diterapkan oleh 125 pemda se-Indonesia.

Kanal digital yang kian hari makin populer digunakan oleh pemda adalah QRIS. Berdasarkan catatan BI, QRIS banyak diterapkan oleh pemda untuk pembayaran pajak daerah, terutama pemda-pemda di Jawa.

"Penerapan QRIS terbanyak oleh pemda di wilayah Jawa merupakan yang terbanyak yakni mencapai 66 pemda," tulis BI pada Laporan Nusantara edisi April 2021, dikutip Jumat (30/4/2021).

QRIS tercatat banyak digunakan masyarakat untuk membayar retribusi pasar, PKB, e-Samsat, KIR, dan pembayaran di daerah wisata. Setelah itu, disusul pembayaran pajak daerah melalui e-commerce dan internet banking.

Pembayaran pajak daerah melalui e-commerce telah berlaku di 171 pemda, sedangkan pembayaran pajak daerah melalui internet banking telah berlaku di 329 pemda.

Untuk memetakan secara lebih lanjut ETPD yang berjalan pada masing-masing daerah, BI telah mengembangkan indeks ETPD yang bertujuan untuk mengukur upaya, kapasitas, dan kapabilitas pemda dalam menyediakan layanan ETPD.

Berdasarkan analisis BI, pemda dengan indeks ETPD tinggi cenderung memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih resilien di tengah tekanan pandemi Covid-19. Begitu juga dari sisi belanja, yang juga cenderung lebih cepat ketimbang pemda dengan indeks ETPD rendah.

Pemda yang telah mencapai tahap digital hanya terkontraksi rata-rata sebesar 10%, sedangkan daerah yang masih masuk tahap inisiasi rata-rata terkontraksi hingga mencapai 34%," tulis BI.

Berdasarkan catatan BI, dari 542 pemda terdapat 16,78% atau 91 pemda yang indeks ETPD-nya telah mencapai tahap digital atau sudah menggunakan transaksi nontunai pada hampir seluruh transaksi belanja dan pendapatannya.

Tercatat hanya 1,04% atau hanya 6 pemda yang indeks ETPD-nya masih pada tahap inisiasi. Enam pemda yang dimaksud masih baru menginisiasi elektronifikasi transaksi. (rig)