Aturan Main Pemberian Insentif Pajak akan Diubah, Apa Saja?

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menyatakan akan merevisi ketentuan tax holiday dan tax allowance dalam waktu dekat ini guna mempermudah pelaku usaha mendapatkan fasilitas pajak tersebut.

Setidaknya ada dua beleid yang akan direvisi yaitu PMK No. 35/2018 tentang tax holiday dan peraturan pemerintah (PP) No. No.78/2019 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

"Tax holiday dipermudah untuk segmen implementasinya, tax allowance akan dimodifikasi. Mudah-mudahan, 1-2 minggu depan sudah bisa selesai," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo di kantor BKPM, Senin (17/2/2020).

Selain itu, kata Suryo, pemerintah juga menggodok aturan insentif super tax deduction. Menurutnya, saat ini baru ada satu aturan terkait tata cara super tax deduction kegiatan vokasi, yakni melalui PMK No.128/2019.

Otoritas fiskal, lanjutnya, juga tengah menyusun aturan teknis perihal super tax deduction kegiatan litbang, termasuk investment allowance bagi kegiatan padat karya. Adapun, wacana itu merupakan tindak lanjut dari PP No. 45/2019.

"Yang saat ini masih dalam pipeline itu ada super tax deduction Litbang, dan untuk usaha padat karya," ungkap Suryo.

Untuk diketahui, super tax deduction menawarkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia.

Diskon pajak ini lebih tinggi dari super tax deduction vokasi yang pengurangannya sebesar 200%. Sedangkan investment allowance menawarkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari nilai investasi yang dikucurkan industri padat karya. (rig)