Asosiasi Pengusaha Minta Penerapan Pajak Kemasan Plastik Ditunda

MADRID, DDTCNews - Asosiasi produsen plastik Spanyol (ANAIP) meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan pajak atas kemasan plastik.

Dirjen ANAIP Luis Cediel mengatakan rencana pemerintah untuk mulai memungut pajak plastik pada tahun depan tidaklah tepat. Menurutnya, pelaku usaha baru saja memasuki tahap pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19.

"Rencana pajak kemasan plastik datang pada waktu yang salah karena industri ini baru saja pulih dari pukulan ekonomi yang disebabkan pandemi," katanya dikutip pada Rabu (8/9/2021).

Cediel menjelaskan kebijakan pajak kemasan plastik tersebut akan menambah para produsen plastik. Dia menghitung dampak dari kebijakan pajak plastik tersebut bakal meningkatkan biaya perusahaan senilai €450 per ton.

Untuk itu, ia meminta pemerintah menerapkan pajak kemasan plastik pada level konsumen. Pungutan pajak disarankan berubah menjadi pajak pada tempat pembuangan akhir sampah. Konsumen yang tak mampu memilah sampah dikenakan pajak.

Namun, jika warga mampu memilah sampah maka pajak tidak berlaku pada produk yang bisa didaur ulang. Upaya meningkatkan kegiatan daur ulang menjadi solusi paling ideal untuk mengatasi masalah mendasar dari limbah plastik.

Cediel juga mempertanyakan langkah pemerintah yang tidak mengubah rencana implementasi pajak kemasan plastik, padahal banyak negara-negara di Uni Eropa yang menunda penerapan kebijakan agar tidak mendistorsi proses pemulihan ekonomi nasional.

"Spanyol adalah salah satu dari sedikit negara yang memberlakukan pajak pada kemasan plastik sekali pakai untuk membantu memenuhi kontribusi Uni Eropa pada pengurangan kemasan plastik nondaur ulang," ujarnya.

Cediel menambahkan rekomendasi pajak TPA bukan kebijakan baru di negara Uni Eropa. Pemerintah Spanyol bisa mencontoh beberapa negara seperti Jerman yang melakukan pembatasan sampah yang masuk ke TPA melalui kebijakan fiskal.

"Sektor industri plastik mengusulkan pajak TPA nasional, karena mirip dengan negara-negara Eropa lainnya. Ini merupakan cara efektif menghukum pembuangan sampah yang sebenarnya dapat didaur ulang," tuturnya seperti dilansir icis.com. (rig)