FILIPINA

Asosiasi Pengusaha Ini Kompak Tolak Cukai Plastik Sekali Pakai

Dian Kurniati | Jumat, 01 September 2023 | 11:30 WIB
Asosiasi Pengusaha Ini Kompak Tolak Cukai Plastik Sekali Pakai

Warga membuang sampah plastik ke dalam 'Eco Bin' di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/5/2023). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU

MANILA, DDTCNews - Asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Federasi Eksportir Filipina menolak rencana pemerintah mengenakan cukai atas produk plastik sekali pakai.

Presiden Federasi Eksportir Filipina Sergio Ortiz-Luis Jr. mengatakan pengenaan cukai plastik akan menambah ongkos produksi. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menggerus konsumsi mengingat biaya yang dikeluarkan masyarakat juga bakal lebih besar.

"Pengenaan cukai plastik sekali pakai akan menyebabkan peningkatan biaya yang besar bagi dunia usaha dan konsumen," katanya, dikutip pada Jumat (1/9/2023).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Ortiz-Luis mengatakan kebijakan cukai plastik belum bisa diterapkan karena akan langsung berdampak pada perekonomian. Saat ini, lanjutnya, plastik masih menjadi andalan bagi pengusaha untuk mengemas produknya.

Apabila pengusaha didorong menggunakan kemasan kertas, dia khawatir makin banyak pohon di Filipina yang harus ditebang untuk memproduksi kertas.

Selain itu, dia memandang cukai tidak akan benar-benar efektif melindungi lingkungan. Ketimbang mengenakan cukai, lanjutnya, pemerintah dapat memfokuskan kebijakannya untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sampah.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Sementara itu, Presiden Asosiasi Pengecer Filipina Roberto S. Claudio menilai pengusaha eceran bakal menjadi pihak yang paling dirugikan dari kebijakan cukai plastik sekali pakai. Dia memperkirakan cukai ini bakal dibebankan kepada pengecer sebelum nantinya dikenakan kepada konsumen.

"Kami adalah pihak yang paling terkena dampak karena kami yang menjual. Kami membungkus barang-barang tersebut menggunakan plastik dan memberikannya kepada konsumen," ujarnya dilansir businessmirror.com.ph.

Claudio meminta pemerintah berhati-hati dalam mengenakan cukai plastik. Menurutnya, hal paling krusial dalam kebijakan ini adalah menyusun definisi plastik sekali pakai.

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pidato kenegaraan mendesak kongres segera menyetujui RUU soal pengenaan cukai pada plastik sekali pakai.

Pada 2022, DPR telah menyetujui pembacaan ketiga RUU DPR 4102 tentang Cukai Kantong Plastik Sekali Pakai. Pada RUU ini, cukai senilai PHP100 atau sekitar Rp27.500 akan dikenakan pada setiap kilogram plastik sekali pakai.

Kebijakan ini diperkirakan bakal mendatangkan tambahan penerimaan negara senilai PHP9,3 miliar atau Rp2,58 triliun pada tahun pertama penerapannya. Penerimaan negara yang dikumpulkan dari kebijakan ini akan dipakai untuk program pelestarian lingkungan berdasarkan UU 9003.

Selain itu, kebijakan cukai ini juga akan membuat harga 1 pak kantong plastik naik sekitar 75% pada tahun pertama pelaksanaannya. Langkah ini diproyeksi mampu menurunkan volume konsumsi kantong plastik sebesar 24,7%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!