FILIPINA

Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Travel Tax Dihapus

Redaksi DDTCNews | Jumat, 21 Februari 2020 | 14:56 WIB
Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Travel Tax Dihapus

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews—Asosiasi Maskapai Penerbangan Filipina meminta pemerintah untuk menghapus penerapan pajak perjalanan atau travel tax guna memacu minat pengguna angkutan udara untuk melakukan perjalanan.

Direktur Asosiasi Maskapai Penerbangan Filipina Roberto C.O. Lim mengatakan asosiasi telah mengajukan permohonan fasilitas fiskal untuk sektor penerbangan secara resmi melalui parlemen, Rabu (19/2/2020).

"Kita merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang mengenakan travel tax atau pajak perjalanan. Padahal, penghapusan bisa memacu permintaan perjalanan dengan angkutan udara," katanya di Manila, Jumat (21/2/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Lim menyebutkan bahwa beban pajak perjalanan di Filipina terbilang besar, yaitu sekitar 1.620 peso atau Rp439.000 untuk kelas ekonomi dan 2.700 peso atau Rp732.000 untuk kelas eksekutif. Adapun, pajak perjalanan ini hanya berlaku untuk warga Filipina yang pergi ke luar neger.

Dia menilai mengatakan penghapusan pajak perjalanan dibutuhkan industri penerbangan saat ini. Apalagi, lanjutnya, industri penerbangan menjadi sektor yang cukup terdampak dengan adanya virus Corona atau Covid-19 sejak awal tahun iini.

Wabah virus Corona, kata Lim, diprediksi memukul industri penerbangan hingga April 2020 karena ditutupnya penerbangan ke China, Hong Kong, Makau dan Taiwan. Angka tiket yang dikembalikan turis Filipina yang batal ke luar negeri mencapai 3 miliar peso.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Sementara itu, Kementerian Pariwisata memprediksi industri penerbangan berpotensi merugi hingga 42 miliar peso dengan rincian 16,8 miliar peso pada Februari, Maret sebesar 14,1 miliar peso dan 11,9 miliar peso pada April.

Kendati industri penerbangan terpuruk, pemerintah belum memberikan sinyal untuk relaksasi fiskal. Pemerintah hanya mengimbau warga mengalihkan kegiatan tamasya ke destinasi wisata yang ada di dalam negeri.

“Asosiasi maskapai telah menyerahkan proposalnya, dan kami sedang mempelajarinya. Jadi, saat ini belum ada keputusan resmi,” ungkap General Manager Otoritas Bandara Manila, Eddie V. Monreal dilansir Business World. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan