Aset Kripto Mulai Dikenai PPN Bulan Ini, Begini Cara Penghitungannya

JAKARTA, DDTCNews - Transaksi aset kripto sudah resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 bersifat final sejak bulan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2022, ketentuan PPN atas aset kripto baru berlaku pada 1 Mei 2022. Dengan demikian, terdapat PPN dengan tarif sebesar 0,11% jika transaksi dilakukan pada bulan ini.

"Besaran tertentu ... ditetapkan 1% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan pedagang fisik aset kripto," bunyi Pasal 5 ayat (2) huruf a PMK 68/2022, Kamis (5/5/2022).

Apabila transaksi dilakukan melalui bursa atau exchanger aset kripto yang tak terdaftar di bursa efek, tarif PPN yang dikenakan atas penyerahan kripto naik 2 kali lipat menjadi 0,22%.

Selain terkait dengan tarif PPN atas penyerahan BKP tak berwujud berupa aset kripto, exchanger juga mengenakan PPN atas jasa kena pajak (JKP) berupa sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto.

Berdasarkan PMK 68/2022, tarif PPN yang dikenakan atas JKP jasa penyediaan sarana elektronik adalah sesuai dengan tarif umum, yaitu sebesar 11% dan dikenakan atas komisi atau imbalan yang diterima oleh exchanger.

Sementara itu, tarif PPh Pasal 22 bersifat final yang terutang atas kripto adalah sebesar 0,1%. Tarif ini dikenakan ketika terdapat penghasilan baik berupa pembayaran dalam bentuk mata uang fiat atau penghasilan dari aktivitas tukar menukar aset kripto.

Bila exchanger yang digunakan pedagang aset kripto adalah exchanger yang tak terdaftar di Bappebti maka tarif PPh Pasal 22 final atas penghasilan dari transaksi aset kripto naik 2 kali lipat menjadi 0,2%.

Sesuai dengan PMK 68/2022, PPN final sebesar 0,11% dan PPh Pasal 22 final sebesar 0,2% yang terutang atas aktivitas perdagangan aset kripto harus dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh exchanger kepada Ditjen Pajak (DJP). (rig)