AS Berisiko Gagal Bayar Utang, Sri Mulyani Waspadai Dampaknya Bagi RI

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan terus mewaspadai berbagai dinamika global yang terjadi saat ini, termasuk soal kebijakan kenaikan batas utang di Amerika Serikat (AS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan AS saat ini tengah membahas perubahan batas utang karena angkanya terus meningkat dan ada risiko gagal bayar. Meski begitu, pemerintah akan memastikan momentum pemulihan ekonomi nasional tidak akan terpengaruh.

"Adanya pembahasan di bidang fiskal seperti debt limit yang terjadi di AS menjadi faktor yang harus kita waspadai," katanya dalam sebuah webinar, Rabu (29/9/2021).

Sri Mulyani menuturkan terdapat berbagai faktor global yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, terutama dari negara besar seperti AS dan China. Di AS, nilai utangnya telah mencapai US$28,4 triliun atau setara ambang batas yang ditentukan.

Partai Demokrat sebagai partai berkuasa mengusulkan penangguhan plafon utang hingga akhir 2022. Namun, usulan tersebut ditolak Partai Republik. Persoalan utang tersebut diperkirakan dapat memicu krisis keuangan.

Sri Mulyani juga mewaspadai kemungkinan tapering off kebijakan moneter oleh bank sentral AS. Tapering off akan memicu kenaikan yield US Treasury sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi terkait dengan pembiayaan utang.

Faktor risiko, lanjutnya, juga datang dari China, yaitu perusahaan raksasa Evergrande yang terlilit utang hingga US$300 miliar dan terancam bangkrut. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan lengah mengantisipasi setiap risiko global yang bermunculan.

"Sambil kita melihat dan menjaga pemulihan ekonomi domestik, kita tidak lengah terhadap perubahan global yang begitu dinamis," ujar menkeu. (rig)