AR Kantor Pajak Datangkan Ratusan Kepala Desa, Ada Apa?

OGAN ILIR, DDTCNews - Melalui account representative (AR), kantor pajak menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Salah satu sasarannya, bendahara desa yang punya peran memungut pajak atas transaksi yang dijalankan pemerintah desa.

KPP Pratama Kayu Agung misalnya, belum lama ini mengundang 119 kepala desa beserta perangkat desa, pendamping desa, dan sejumlah camat. Mereka sengaja diundang untuk mendapatkan edukasi mengenai kewajiban perpajakan dana desa sepanjang 2023 hingga 2024.

"Kami memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dalam pengelolaan dana desa," kata Kepala KPP Pratama Kayu Agung Susanto dilansir pajak.go.id, dikutip pada Rabu (21/8/2024).

Beberapa isu yang disampaikan dalam sosialisasi kali ini adalah kewajiban pelaporan SPT atas pemungutan/pemotongan pajak dana desa. Bendahara desa bisa memenuhi kewajiban itu menggunakan aplikasi bukti potong dan SPT unifikasi online (e-bupot unifikasi).

KPP Pratama Kayu Agung mengingatkan, sesuai dengan UU KUP, dana desa diterima oleh pemerintah desa bersumber dari APBN maupun APBD. Dalam pengelolaannya, dana desa pun terutang pajak sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.

Oleh karena itu bendahara desa harus mengetahui dan memahami dengan baik beberapa jenis pajak yang terutang dalam setiap transaksi, serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait pajak yang ada di desa.

"Misalnya kewajiban pengajuan NPWP, kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, serta bea meterai," kata Agung.

Petugas berharap pemerintah desa patuh melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga dapat ikut membantu mengamankan penerimaan negara.

Perlu dicatat, sejatinya pajak atas pengelolaan dana desa yang disetorkan ke negara akan 'dikembalikan' lagi ke APBN dan akhirnya akan berputar lagi ke desa.

"Kemudian akan dipakai lagi untuk pembangunan desa," kata Agung. (sap)