KAMUS PAJAK

Apa Itu Merger?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 15 Maret 2023 | 18:30 WIB
Apa Itu Merger?

MERGER menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan pelaku bisnis untuk memperluas jaringan usahanya. Merger juga dapat menjadi cara untuk mendapatkan pangsa pasar, mengurangi biaya operasi, menyatukan produk bersama, meningkatkan pendapatan, hingga meningkatkan laba.

Ketentuan pajak memperkenankan wajib pajak yang melakukan merger untuk menggunakan nilai buku. Nilai buku tersebut dapat digunakan atas pengalihan harta yang dilakukan dalam rangka merger sepanjang memenuhi ketentuan. Lantas, apa itu merger?

Definisi Merger dalam Literatur Asing
MERUJUK IBFD International Tax Glossary, istilah merger dapat digunakan secara umum atau secara spesifik, tergantung pada negara dan konteks tertentu. Secara umum, transaksi merger biasanya melibatkan kombinasi atau penggabungan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Penggabungan perusahaan secara langsung dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan perusahaan menjadi satu entitas. Sementara itu, penggabungan perusahaan secara tidak langsung dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan perusahaan tersebut melalui pengalihan saham, di bawah kepemilikan bersama (Rogers-Glabush, 2015).

Merger juga dapat diartikan secara luas maupun sempit. Berdasarkan definisi secara luas, merger dapat merujuk pada pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, manakala bisnis masing-masing perusahaan disatukan menjadi satu.

Sementara itu, berdasarkan definisi yang lebih sempit, merger berarti menyatukan dua perusahaan dengan ukuran yang kira-kira sama dan menyatukan sumber dayanya menjadi satu perusahaan (Coyle, 2000).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Definisi merger lain diutarakan oleh Alexander H. Frey. Dia mengartikan merger sebagai penyerapan (absorption) oleh satu perusahaan atas satu atau lebih perusahaan yang biasanya lebih kecil. Perusahaan yang diserap akan kehilangan identitasnya dengan menjadi bagian dari perusahaan yang lebih besar (Frey, 1997).

Senada, Joel G. Siegel et al (1997) mendefinisikan merger sebagai dua atau lebih perusahaan yang digabungkan menjadi satu dan hanya perusahaan pengakuisisi yang mempertahankan identitasnya. Umumnya, pengakuisisi merupakan perusahaan yang lebih besar.

Secara lebih ringkas, Groppelli dan Nikbakht (2000) mengartikan merger sebagai kombinasi dua firma dengan satu firma mempertahankan identitasnya.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sementara itu, Cambridge Dictionary mengartikan merger sebagai bergabungnya dua atau lebih perusahaan untuk membuat satu perusahaan yang lebih besar.

Definisi Merger dalam Peraturan Domestik
DEFINISI merger di antaranya tercantum dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas memakai istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi merger (Simanjuntak dan Mulia, 2006). Merujuk Pasal 1 angka 9, penggabungan adalah:

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selain dalam UU Perseroan Terbatas, definisi penggabungan serupa tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Definisi Merger dalam Peraturan Pajak
ISTILAH terkait dengan merger tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha (PMK 43/2008).

PMK 43/2008 tersebut mengatur tentang diperkenankannya wajib pajak yang melakukan merger untuk menggunakan nilai buku. Merger, dalam konteks PMK 43/2008, meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Merujuk Pasal 1 angka (3) PMK 43/2008, penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil.

Sementara itu, peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru.

Namun, PMK 43/2008 kini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.010/2018 (PMK 52/2017 s.t.d.d PMK 205/2018).

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

PMK 52/2017 s.t.d.d PMK 205/2018 tidak lagi menyebut istilah merger. Beleid tersebut juga tidak memberikan pengertian penggabungan usaha dan peleburan usaha secara eksplisit.

Beleid tersebut lebih memerinci bentuk penggabungan dan peleburan usaha yang boleh menggunakan nilai buku atas pengalihan hartanya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN