BINCANG ACADEMY

Apa Itu Faktur Pajak Digunggung dan Cara Membuatnya? Simak Videonya

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Desember 2022 | 13:00 WIB

Tax Law Surveillant of DDTC Fiscal Research and Advisory Syadesa Anida Herdona dalam Bincang Academy episode ke-24.

JAKARTA, DDTCNews - Faktur pajak merupakan dokumen yang wajib dibuat oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa PKP telah melakukan kewajibannya untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) terutang.

Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Terdapat beberapa informasi yang wajib dimuat dalam faktur pajak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi tersebut termasuk, antara lain informasi terkait penjual, pembeli, dan transaksi yang terutang PPN.

Meski begitu, terdapat kemudahan administrasi yang diberikan ketika PKP menyerahkan BKP dan/atau JKP ke konsumen tertentu. Dalam aturan yang berlaku saat ini, PKP diperbolehkan untuk membuat faktur pajak tanpa memuat identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Faktur pajak tersebut biasa dikenal dengan istilah faktur pajak digunggung.

Apa itu faktur pajak digunggung? Dalam kondisi yang bagaimana agar PKP dapat memperoleh fasilitas untuk membuat faktur pajak digunggung?

Selanjutnya, bagaimana cara membuat faktur pajak digunggung dan cara melaporkan PPN yang dipungut dengan faktur pajak digunggung?

Temukan jawabannya dalam video Bincang Academy bersama Tax Law Surveillant of DDTC Fiscal Research and Advisory Syadesa Anida Herdona dengan pembahasan mengenai faktur pajak digunggung.

Tonton videonya di link berikut:

https://youtu.be/RH94lpo3KWM

Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak dan berdiskusi pajak dengan member DDTC Academy lainnya. Jangan lupa, subscribe akun YouTube DDTC Indonesia untuk mendapatkan berbagai ilmu perpajakan secara gratis! (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 19:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Penundaan Kenaikan PPN 12% Bisa Bangkitkan Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah