FILIPINA

Anggota DPR Ini Usulkan Sepeda Motor Bebas Pajak Kendaraan

Dian Kurniati | Minggu, 02 Juli 2023 | 11:30 WIB
Anggota DPR Ini Usulkan Sepeda Motor Bebas Pajak Kendaraan

Ilustrasi. Sejumlah pengendara motor melintas di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/6/2023). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.

MANILA, DDTCNews - Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengusulkan adanya fasilitas pajak berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor, khususnya diberikan untuk roda dua atau sepeda motor.

Salceda mengatakan fasilitas tersebut dapat dimasukkan dalam agenda reformasi pajak. Menurutnya, kebijakan ini akan membantu masyarakat miskin dan menengah karena hanya 5,9% dari total rumah tangga Filipina yang memiliki mobil, jip, atau mobil jenis apapun.

"Sementara itu, setengah dari rumah tangga Filipina memiliki sepeda motor," katanya, dikutip pada Minggu (2/7/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Salceda menuturkan sepeda motor merupakan moda transportasi andalan bagi sebagian besar masyarakat Filipina. Terlebih, sepeda motor kini juga digunakan untuk usaha jasa pengiriman barang dan sejenisnya.

Ketua panel pajak DPR itu menilai kepemilikan mobil di Filipina selama ini telah “disubsidi secara besar-besaran" dan berkontribusi besar pada kemacetan lalu lintas di kota besar seperti Metro Manila. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian senilai miliaran peso setiap hari.

Biaya Kemacetan

Mengutip data Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 2017, biaya akibat kemacetan lalu lintas di wilayah Manila Raya diproyeksi mencapai PHP1,22 triliun atau sekitar Rp332,18 triliun dalam setahun.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Angka saat ini diperkirakan lebih besar karena populasi kendaraan juga terus meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Kemudian, pemerintah juga menggelontorkan dana PHP300 miliar atau Rp81,21 triliun untuk pembangunan dan perbaikan jalan setiap tahun. Di sisi lain, sumbangan pajak kendaraan bermotor hanya sekitar PHP18 miliar atau Rp4,87 triliun per tahun.

"Jadi, pemilik mobil disubsidi besar-besaran untuk penggunaan mobilnya," ujarnya seperti dilansir news.abs-cbn.com.

Salceda menambahkan panel pajak DPR akan segera membahas kebijakan mengenai pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pembahasan soal pajak kendaraan bermotor akan dilaksanakan sebelum DPR mendengar usulan cukai junk food dari pemerintah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra