KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Dukung PPN 11% Berlaku 1 April 2022, Ini Sebabnya

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 Maret 2022 | 18:00 WIB
Anggota DPR Ini Dukung PPN 11% Berlaku 1 April 2022, Ini Sebabnya

Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto. (foto: DPR)

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mendukung rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% pada 1 April 2022.

Wihadi menilai kenaikan tarif PPN tersebut masih dalam batas normal dan tidak akan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Terlebih, rencana tersebut juga sudah melalui pertimbangan dan keputusan bersama DPR RI dan pemerintah.

“Rencana kenaikan tarif PPN sudah sesuai dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (11/3/2022).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Wihadi menambahkan kenaikan tarif PPN juga bagian rencana pemerintah untuk bisa mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke angka maksimal 3% paling lambat pada 2023.

Meski begitu, kenaikan PPN ini tidak menjadi satu-satunya upaya mengembalikan defisit 3% tersebut. Menurutnya, pemasukan dari sektor lain, seperti peningkatan PNBP dari sektor ekspor batu bara dan kelapa sawit, juga turut membantu.

“Jadi, saya kira itu tidak masalah ada kenaikan PPN ini. Itu kan bagian daripada penerimaan, tetapi tidak serta merta juga merupakan satu-satunya yang dianggap bisa menekan defisit 3%,” ujarnya.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Wihadi menampik kenaikan tarif PPN ini akan menjadi penyebab kenaikan harga kebutuhan barang pokok menjelang bulan puasa saat ini. Dia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok sudah rutin terjadi tiap tahun.

“Jadi tidak gara-gara kenaikan PPN ini semua akan naik. Itu kan tidak ada,” tegas anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, pemerintah masih menimbang-nimbang waktu implementasi kenaikan tarif PPN. Hal ini mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih dalam ketidakpastian, juga dalam kondisi harga pangan yang masih tinggi.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menuturkan pihaknya masih mengkaji penerapan PPN 11% tersebut.

“Saya belum bisa bilang begitu (memastikan). Tidak tahu masih bisa dijalankan per 1 April atau tidak," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP