EKONOMI DIGITAL

Aksi Unilateral Pajak Digital Bisa Dorong Konsensus Global, Kok Bisa?

Muhamad Wildan | Selasa, 07 Juli 2020 | 11:04 WIB
Aksi Unilateral Pajak Digital Bisa Dorong Konsensus Global, Kok Bisa?

Ilustrasi. 

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengingatkan adanya risiko besar dari penerapan aksi unilateral pemajakan ekonomi digital. Namun, beberapa pihak menilai penerapan aksi unilateral dapat mendorong terciptanya konsensus global.

Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans mengingatkan adanya risiko dari penerapan aksi unilateral, seperti digital service tax (DST). Pengenaan DST dapat memperburuk perekonomian global serta berpotensi memprovokasi aksi balasan dari Amerika Serikat.

“Lebih baik negara-negara menunggu sebentar. Hal ini lebih baik ketimbang harus menunggu selamanya. Perang pajak bisa berujung pada perang dagang, dampak perang dagang pada perekonomian akan sangat besar di tengah perekonomian yang sedang merosot saat ini,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (7/7/2020).

Baca Juga:
Malaysia Sebut Pajak Minimum Global Berdampak Baik ke Keuangan Negara

Dia mencoba kembali mengingatkan dampak dari pengenaan DST dan adanya rencana retaliasi yang dilakukan oleh AS kepada Prancis pada awal tahun ini. Langkah balasan yang direncanakan AS berupa pengenaan bea masuk atas produk-produk Prancis.

Di sisi lain, Anggota Parlemen Belgia Vanessa Matz mengatakan pengenaan DST atas transaksi pada ekonomi digital sangat penting untuk menekan AS. Pasalnya, Negeri Paman Sam selama ini cenderung menjadi pengganjal terciptanya konsensus global terkait dengan solusi pemajakan ekonomi digital.

Pengenaan DST secara unilateral bisa dilakukan untuk menyeret masuk negara-negara yang tidak kooperatif dalam pembahasan pemajakan atas ekonomi digital. Hal ini setidaknya didukung oleh salah satu pejabat Komisi Eropa.

Baca Juga:
Majelis Umum PBB Resmi Adopsi ToR Pembentukan Konvensi Pajak

Director for Direct Taxation and Tax Coordination Komisi Eropa Benjamin Angel berharap negara-negara yang sudah mulai memperkenalkan atau menerapkan aksi unilateral, seperti DST, tidak berbalik arah.

“Perlu diciptakan suatu situasi yang membuat orang mau menyepakati konsensus. Tanpa langkah ini, konsensus tidak mungkin tercapai," katanya.

Seperti dilansir Tax Notes Internasional, dia mengatakan tidak ada jaminan Partai Demokrat bakal memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Republik terkait mekanisme pemajakan atas ekonomi digital yang sedang dinegosiasikan saat ini bila Pemilu AS tahun ini memang dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat setidaknya diproyeksi bakal lebih proaktif dalam pembahasan konsensus global ketimbang Partai Republik. Namun, lagi-lagi, tidak ada jaminan sikap Partai Demokrat bakal berbeda dengan Partai Republik untuk kasus ini. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 13 Desember 2024 | 11:30 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Majelis Umum PBB Resmi Adopsi ToR Pembentukan Konvensi Pajak

Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Minggu, 08 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Rekomendasi OECD untuk Indonesia dalam Meningkatkan Tax Ratio

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar