EKONOMI DIGITAL

Aksi Unilateral Pajak Digital Bisa Dorong Konsensus Global, Kok Bisa?

Muhamad Wildan | Selasa, 07 Juli 2020 | 11:04 WIB
Aksi Unilateral Pajak Digital Bisa Dorong Konsensus Global, Kok Bisa?

Ilustrasi. 

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengingatkan adanya risiko besar dari penerapan aksi unilateral pemajakan ekonomi digital. Namun, beberapa pihak menilai penerapan aksi unilateral dapat mendorong terciptanya konsensus global.

Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans mengingatkan adanya risiko dari penerapan aksi unilateral, seperti digital service tax (DST). Pengenaan DST dapat memperburuk perekonomian global serta berpotensi memprovokasi aksi balasan dari Amerika Serikat.

“Lebih baik negara-negara menunggu sebentar. Hal ini lebih baik ketimbang harus menunggu selamanya. Perang pajak bisa berujung pada perang dagang, dampak perang dagang pada perekonomian akan sangat besar di tengah perekonomian yang sedang merosot saat ini,” ujarnya, seperti dikutip pada Selasa (7/7/2020).

Baca Juga:
Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Dia mencoba kembali mengingatkan dampak dari pengenaan DST dan adanya rencana retaliasi yang dilakukan oleh AS kepada Prancis pada awal tahun ini. Langkah balasan yang direncanakan AS berupa pengenaan bea masuk atas produk-produk Prancis.

Di sisi lain, Anggota Parlemen Belgia Vanessa Matz mengatakan pengenaan DST atas transaksi pada ekonomi digital sangat penting untuk menekan AS. Pasalnya, Negeri Paman Sam selama ini cenderung menjadi pengganjal terciptanya konsensus global terkait dengan solusi pemajakan ekonomi digital.

Pengenaan DST secara unilateral bisa dilakukan untuk menyeret masuk negara-negara yang tidak kooperatif dalam pembahasan pemajakan atas ekonomi digital. Hal ini setidaknya didukung oleh salah satu pejabat Komisi Eropa.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Director for Direct Taxation and Tax Coordination Komisi Eropa Benjamin Angel berharap negara-negara yang sudah mulai memperkenalkan atau menerapkan aksi unilateral, seperti DST, tidak berbalik arah.

“Perlu diciptakan suatu situasi yang membuat orang mau menyepakati konsensus. Tanpa langkah ini, konsensus tidak mungkin tercapai," katanya.

Seperti dilansir Tax Notes Internasional, dia mengatakan tidak ada jaminan Partai Demokrat bakal memiliki sikap yang berbeda dengan Partai Republik terkait mekanisme pemajakan atas ekonomi digital yang sedang dinegosiasikan saat ini bila Pemilu AS tahun ini memang dimenangkan oleh calon dari Partai Demokrat.

Pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat setidaknya diproyeksi bakal lebih proaktif dalam pembahasan konsensus global ketimbang Partai Republik. Namun, lagi-lagi, tidak ada jaminan sikap Partai Demokrat bakal berbeda dengan Partai Republik untuk kasus ini. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 11:54 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Diskon Tarif Listrik, Januari 2025 Alami Deflasi 0,76 Persen

Senin, 03 Februari 2025 | 11:30 WIB CORETAX SYSTEM

Daftar Role Akses Coretax DJP Bertambah! Simak di Sini Lengkapnya

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa