KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Muhamad Wildan | Senin, 28 Oktober 2024 | 12:00 WIB
Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Ilustrasi. Pekerja membawa karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan membenahi swasembada pangan dalam jangka waktu paling lama lima tahun untuk menciptakan ketahanan pangan di Indonesia. ANTARA FOTO/Zaky Fahreziansyah/RIV/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menargetkan target swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu 4 tahun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan swasembada pangan diperlukan agar Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

"Ini leading-nya adalah Kementerian Pertanian, di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan," katanya, Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Coretax DJP: Faktur yang Dibuat PKP Bakal Harus Cantumkan Kode Barang

Seperti diatur dalam Pasal 30 Perpres 139/2024, Kemenko Pangan mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan antara lain pencetakan sawah baru, pembangunan food estate, mekanisasi pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, pengembangan teknologi pertanian, dan lain-lain.

"Kalau ada kunjungan menteri pertanian dan menko pangan saya mohon kepala daerah mendampingi, paling tidak kepala dinas pertanian hadir," ujar Tito kepada pemda-pemda.

Baca Juga:
Susun APBD 2025, Kemendagri Minta Pemda Selaraskan dengan UU HKPD

Selain swasembada pangan, lanjut Tito, Prabowo juga bertekad untuk mewujudkan swasembada energi. Dengan capaian tersebut, Indonesia nantinya bisa memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa perlu mengimpor dari negara lain.

Swasembada energi dicapai dengan melakukan reaktivasi sumur minyak bumi yang sudah tua serta mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

"Leading-nya adalah Kementerian ESDM. Kalau Pak Bahlil [menteri ESDM] turun ke lapangan untuk mengeksekusi programnya, tolong kepala daerah atau dinas energi mendampingi, supaya tahu program apa yang dikerjakan di situ dan apa yang bisa kita dukung," tutur Tito. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 28 Oktober 2024 | 14:30 WIB PERGUB DKI JAKARTA 41/2024

Pemprov DKI Bebaskan BBNKB, Berlaku hingga 4 Januari 2025

Senin, 28 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apa Saja Tantangan yang Biasa Dihadapi WP Saat Ajukan Tax Allowance?

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:30 WIB KOTA PEKANBARU

Kepatuhan WP Membaik, Bapenda Perlu Jaga Akuntabilitas Pajak Daerah

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:01 WIB AMERIKA SERIKAT

Ada UN Tax Convention, Negara G7 Minta PBB Kedepankan Konsensus

Senin, 28 Oktober 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Senin, 28 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif Terbaru atas 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Brebes

Senin, 28 Oktober 2024 | 10:15 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Gedung Pemerintahan di IKN Ditarget Selesai 2028

Senin, 28 Oktober 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Faktur yang Dibuat PKP Bakal Harus Cantumkan Kode Barang

Senin, 28 Oktober 2024 | 09:45 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Banyak yang Gagal Akses Pendaftaran USKP, PPPK Kemenkeu Minta Maaf