KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Muhamad Wildan | Senin, 28 Oktober 2024 | 12:00 WIB
Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Ilustrasi. Pekerja membawa karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan membenahi swasembada pangan dalam jangka waktu paling lama lima tahun untuk menciptakan ketahanan pangan di Indonesia. ANTARA FOTO/Zaky Fahreziansyah/RIV/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menargetkan target swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu 4 tahun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan swasembada pangan diperlukan agar Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

"Ini leading-nya adalah Kementerian Pertanian, di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan," katanya, Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Seperti diatur dalam Pasal 30 Perpres 139/2024, Kemenko Pangan mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan antara lain pencetakan sawah baru, pembangunan food estate, mekanisasi pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, pengembangan teknologi pertanian, dan lain-lain.

"Kalau ada kunjungan menteri pertanian dan menko pangan saya mohon kepala daerah mendampingi, paling tidak kepala dinas pertanian hadir," ujar Tito kepada pemda-pemda.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Selain swasembada pangan, lanjut Tito, Prabowo juga bertekad untuk mewujudkan swasembada energi. Dengan capaian tersebut, Indonesia nantinya bisa memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa perlu mengimpor dari negara lain.

Swasembada energi dicapai dengan melakukan reaktivasi sumur minyak bumi yang sudah tua serta mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

"Leading-nya adalah Kementerian ESDM. Kalau Pak Bahlil [menteri ESDM] turun ke lapangan untuk mengeksekusi programnya, tolong kepala daerah atau dinas energi mendampingi, supaya tahu program apa yang dikerjakan di situ dan apa yang bisa kita dukung," tutur Tito. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor