KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Muhamad Wildan | Senin, 28 Oktober 2024 | 12:00 WIB
Ada Target Swasembada Pangan, Mendagri Titip Pesan Buat Kepala Daerah

Ilustrasi. Pekerja membawa karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan membenahi swasembada pangan dalam jangka waktu paling lama lima tahun untuk menciptakan ketahanan pangan di Indonesia. ANTARA FOTO/Zaky Fahreziansyah/RIV/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menargetkan target swasembada pangan bisa tercapai dalam waktu 4 tahun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan swasembada pangan diperlukan agar Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

"Ini leading-nya adalah Kementerian Pertanian, di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan," katanya, Senin (28/10/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Seperti diatur dalam Pasal 30 Perpres 139/2024, Kemenko Pangan mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Beberapa program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan antara lain pencetakan sawah baru, pembangunan food estate, mekanisasi pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, pengembangan teknologi pertanian, dan lain-lain.

"Kalau ada kunjungan menteri pertanian dan menko pangan saya mohon kepala daerah mendampingi, paling tidak kepala dinas pertanian hadir," ujar Tito kepada pemda-pemda.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selain swasembada pangan, lanjut Tito, Prabowo juga bertekad untuk mewujudkan swasembada energi. Dengan capaian tersebut, Indonesia nantinya bisa memenuhi kebutuhan energi domestik tanpa perlu mengimpor dari negara lain.

Swasembada energi dicapai dengan melakukan reaktivasi sumur minyak bumi yang sudah tua serta mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

"Leading-nya adalah Kementerian ESDM. Kalau Pak Bahlil [menteri ESDM] turun ke lapangan untuk mengeksekusi programnya, tolong kepala daerah atau dinas energi mendampingi, supaya tahu program apa yang dikerjakan di situ dan apa yang bisa kita dukung," tutur Tito. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra