LITHUANIA

Ada Relaksasi Pajak Tambahan, Pemerintah Sasar WP Orang Pribadi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Mei 2020 | 15:19 WIB
Ada Relaksasi Pajak Tambahan, Pemerintah Sasar WP Orang Pribadi

Lanskap Kota Vilnius, Lithuania. (Foto: emerging-europe.com)

VILNIUS, DDTCNews—Pemerintah Lithuania berencana memberikan relaksasi pajak tambahan terhadap pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi guna menggenjot geliat ekonomi.

Presiden Lithuania Gitanas Nauseda menilai penurunan tarif PPh wajib pajak orang pribadi akan menjadi stimulus ekonomi yang adil. Selain itu, kebijakan itu juga mudah dikelola secara administrasi dan langsung terasa kepada perekonomian.

“Pengurangan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tidak hanya membawa manfaat bagi kelas pekerja saja, tetapi juga bermanfaat untuk hal-hal lainnya,” katanya dikutip Selasa (12/5/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Hal lainnya yang dimaksud Nauseda antara lain seperti meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan Lithuania. Untuk itu, ia meminta penurunan tarif ini dapat segera dibahas dengan parlemen dan dapat segera diberlakukan.

Rencana terbaru pemerintah terkait insentif bagi wajib pajak orang pribadi ini merupakan perluasan dari stimulus ekonomi yang sudah diberikan dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 sebelumnya.

Proposal penurunan tarif PPh orang pribadi juga sudah disampaikan kepada parlemen pada awal pekan ini. Meski begitu, rencana tersebut belum mendapat restu dari koalisi pendukung pemerintah.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Hal itu dikarenakan usul presiden untuk memangkas tarif PPh wajib pajak orang pribadi itu tengah dikomparasikan dengan opsi untuk meningkatkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Meski begitu, toh usulan pemerintah untuk insentif bagi WP OP itu tampaknya tetap akan berjalan mulus. Pasalnya, kelompok oposisi pemerintah secara lugas mendukung rencana presiden tersebut.

Dilansir dari Baltic Times, The Conservative Homeland Union–Lithuanian Christian Democrats tidak menolak usulan presiden. Meski begitu, mereka menuntut agar proses revisi anggaran 2020 dapat segera diserahkan kepada parlemen untuk disetujui. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?