Ada Persoalan di Virtual Office, Kantor Pajak Adakan Kunjungan

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Palmerah mengadakan kunjungan kerja (visit) ke salah satu kantor virtual (virtual office) di Grand Slipi Tower pada 12 Juli 2024.

Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah Budi Susanto mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk berdiskusi bersama penyelenggara virtual office guna mitigasi persoalan perpajakan terkait dengan penggunaan virtual office.

“Virtual office adalah konsep di mana sebuah perusahaan atau individu dapat memiliki alamat kantor yang resmi tanpa harus secara fisik menyewa atau memiliki ruang kantor yang permanen,” katanya dikutip dari situs web DJP, Senin (29/7/2024).

Budi menjelaskan kehadiran virtual office memungkinkan para pebisnis atau profesional untuk dapat memiliki identitas kantor yang tetap, meskipun sebenarnya mereka tidak berada di lokasi tersebut secara fisik.

Kantor virtual umumnya menawarkan berbagai layanan administratif dan dukungan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, seperti penggunaan alamat bisnis prestisius, layanan telepon yang diarahkan, penerimaan surat dan paket, serta akses ke ruang rapat atau fasilitas lainnya untuk digunakan sesuai kebutuhan.

“Kantor virtual juga sering kali dipakai oleh startup, perusahaan kecil, pekerja lepas, atau perusahaan multinasional yang ingin menjangkau pasar baru tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk sewa kantor fisik,” tutur Budi.

Namun demikian, lanjut Budi, terdapat permasalahan yang sering kali terjadi di virtual office, yaitu perusahaan meninggalkan virtual office tanpa diketahui tempat kedudukan yang baru dan penanggung jawab juga tidak dapat dihubungi lagi.

Untuk itu, dia berharap penyelenggara virtual office dapat memberikan data terbaru secara periodik mengenai perubahan data pelanggan pengguna virtual office.

“Kami juga berharap pihak penyelenggara lebih selektif dalam menerima pelanggan baru,” ujarnya.

Budi juga mencontohkan ada perusahaan yang beralamat di virtual office, tetapi seluruh pengurusnya beralamat di luar pulau. Menurutnya, perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria tempat usaha maupun tempat kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KUP.

“Jika perusahaan tidak ada kegiatan usaha maupun kegiatan manajemen yang terjadi di virtual office, semestinya perusahaan tidak diterima untuk menggunakan virtual office,” katanya.

Sebagai informasi, wajib pajak badan dapat menggunakan kantor virtual sebagai tempat pengusaha kena pajak (PKP) dikukuhkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PMK 147/2017.

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) PMK 147/2017, pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

“Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP…dilakukan oleh pengusaha dengan menyampaikan permohonan pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha pengusaha,” bunyi pasal 44 ayat (4) huruf a.

Tempat pelaporan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) huruf a bagi pengusaha berbentuk badan yaitu:

1. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya; dan
2. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai dengan UU PPN.

Dalam hal tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada nomor 2 menggunakan jasa kantor virtual maka kantor virtual tersebut dapat dipakai sebagai tempat PKP dikukuhkan sepanjang memenuhi 2 kondisi.

Pertama, terpenuhinya kondisi pengelola kantor virtual, yaitu telah dikukuhkan sebagai PKP; menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP; dan secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.

Kedua, pengusaha pengguna jasa kantor virtual dimaksud memiliki izin usaha atau dokumen sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. (rig)