Ada Pandemi Covid-19, Ini Cara BPK Audit LKPP 2019

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tetap berjalan meskipun masih ada pandemi Covid-19.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan pihaknya memahami pandemi Covid-19 banyak memengaruhi proses pemeriksaan, baik dari sisi pemerintah maupun auditor BPK. Menurutnya, BPK memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kerja audit pda tahun ini.

“Dari sisi BPK, kami berkomitmen untuk tetap menyelesaikan tugas mandatory dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan dengan pemanfataan teknologi, melakukan pengembangan berbagai metode kerja baru, dan menggunakan langkah-langkah pengujian alternatif," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5/2020).

Agung juga mengapresiasi kerja tim pemeriksaan BPK yang tetap menjalankan tugas dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus. Pertama, menggunakan pendekatan alternatif dengan basis teknologi informasi. Kedua, melakukan pengujian fisik ke lapangan.

Menurutnya, pengujian ke lapangan tetap diperlukan untuk mendapatkan bukti yang dapat memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance). Dengan demikian, kualitas pemeriksaan tidak berkurang meskipun di tengah masa pandemi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota II BPK Pius Lustrilanang dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan LKPP Tahun 2019 memiliki tantangan tersendiri. Hal ini terjadi karena pandemi Covid 19. Penyelesaian pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan dilakukan secara work from home.

Lebih lanjut, Pius mengatakan dalam riwayat pemeriksaan LKPP Tahun 2016—2018, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan pencapaian tertinggi yang pemerintah sejak penyusunan LKPP pertama kalinya pada 2004.

Adapun proses audit LKPP 2019 telah sampai pada taklimat akhir (exit meeting) secara virtual pada Selasa (26/5/2020). Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pimpinan BPK dengan perwakilan pemerintah seperti Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhan Prabowo Subianto, dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya, telah disampaikan tanggapan pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dan Asersi Final LKPP Tahun 2019. Dua dokumen tersebut telah diterima BPK secara administratif. (kaw)