KEBIJAKAN PAJAK

Ada Insentif Fiskal untuk Investasi Hijau, Kemenkeu Ungkap Hasilnya

Dian Kurniati | Rabu, 23 Agustus 2023 | 16:45 WIB
Ada Insentif Fiskal untuk Investasi Hijau, Kemenkeu Ungkap Hasilnya

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia sangat terbuka menyambut investasi hijau yang masuk ke dalam negeri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan pemerintah telah menyediakan berbagai skema insentif fiskal agar investasi hijau di Indonesia makin menarik. Hasilnya, sejumlah investor pun ramai masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Makanya pemerintah memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi sektor swasta," katanya dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation, Rabu (23/8/2023).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Febrio menuturkan insentif fiskal yang disediakan tersebut antara lain tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, pembebasan bea masuk, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dia menjelaskan manfaat pemberian berbagai insentif fiskal ini juga mulai terasa. Data Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat komitmen investasi pada rantai pasok kendaraan listrik telah mencapai US$20,3 miliar sepanjang 2021-2022.

Investasi ini ditujukan untuk berbagai kegiatan, termasuk produksi baterai kendaraan listrik yang alokasinya mencapai US$15 miliar.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Tidak hanya investasi langsung, dukungan sektor swasta untuk transisi energi di Indonesia juga dilakukan melalui penerbitan surat utang untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Bentuknya antara lain berupa green sukuk dan SDGs bond.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengumpulkan dana US$4 miliar untuk mempensiunkan PLTU batu bara sebagai upaya mempercepat transisi energi. Dana ini berasal dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, serta pemerintah.

"Dengan dukungan internasional, kita bekerja bersama. Indonesia terbuka untuk bisnis, Indonesia terbuka dengan transisi menuju investasi hijau," ujar Febrio.

Febrio menambahkan salah satu tantangan Indonesia dan negara Asean dalam mempercepat transisi energi ialah menarik partisipasi sektor swasta. Menurutnya, perlu pendekatan yang kredibel untuk mengidentifikasi dan memetakan aktivitas transisi sehingga investasi swasta dapat masuk dengan mudah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN