AGENDA PAJAK

Ada Dialog Kebijakan Pajak Soal Pilar 2 Konsensus Global, Tertarik?

Redaksi DDTCNews | Senin, 21 Februari 2022 | 12:50 WIB
Ada Dialog Kebijakan Pajak Soal Pilar 2 Konsensus Global, Tertarik?

JAKARTA, DDTCNews – LPEM FEB Universitas Indonesia bekerja sama dengan Prospera akan menyelenggarakan acara Tax Policy Dialogue bertajuk OECD/G20 Inclusive Framework’s Pillar Two Rules: Potential Impacts to Indonesian Income Tax Policies.

Acara ini akan menghadirkan Staf Ahli Menkeu Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra sebagai keynote speaker. Senior International Tax Policy Adviser/Senior Adviser at the Canadian Tax Foundation Brian Arnold akan hadir sebagai speaker.

Ada 4 discussants yang akan hadir. Pertama, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Mekar Satria Utama. Kedua, Head of Tax Division PT Adaro Energy, Tbk. Jul Seventa Tarigan. Ketiga, Chief Group Tax PT Astra International, Tbk. Ivan Budiarnawan. Keempat, Senior Partner DDTC Danny Septriadi.

Baca Juga:
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Dengan moderator Koordinator TERC FEB Universitas Indonesia Christine Tjen, acara akan diselenggarakan melalui Zoom pada Rabu, 23 Februari 2022 pukul 09.00—12.00 WIB. Keikutsertaan melalui Zoom terbatas untuk 500 partisipan yang mendaftar melalui https://bit.ly/taxpolicydialogue. Acara juga akan disiarkan melalui Youtube LPEM FEB UI.

Seperti diketahui, pada Oktober 2021, OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting merilis Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.

Pernyataan tersebut menetapkan komponen utama dari kesepakatan di antara 137 negara anggota Inclusive Framework. Sebagai negara anggota, Indonesia pada prinsipnya telah menyetujui usulan dua pilar yang tertuang dalam pernyataan tersebut.

Baca Juga:
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Adapun Pilar 2 memperkenalkan pajak minimum global sebesar 15%. Aturan pajak minimum global akan memengaruhi insentif pajak korporasi yang ada. Hal ini dikarena perusahaan dengan tarif pajak efektif (effective tax rate/ETR) kurang dari 15% akan tunduk pada aturan tersebut.

Dalam perkembangan terakhir, negara-negara G-20 menyepakati adanya bantuan teknis (technical assistance) bagi negara berkembang untuk mendukung implementasi dari Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini