5.000 Hotel di Negeri Jiran Mulai Terapkan Pajak Pariwisata

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Sekitar 5.000 hotel di seluruh negeri jiran mulai menerapkan pajak pariwisata bagi wisatawan asing. Turis asing dikenakan tarif rata-rata RM10 per malam per kamar, sementara wisatawan lokal dan penduduk tetap akan dibebaskan dari membayar pajak.

Ketua Asosiasi Hotel Malaysia (MAH) Sam Cheah Swee Hee mengatakan para operator hotel telah mulai memungut pajak pariwisata sejak Jumat (1/9). Pajak yang telah dikumpulkan oleh pelaku bisnis perhotelan akan diserahkan kepada Departemen Bea dan Cukai Malaysia mulai bulan depan.

“Tidak semua operator hotel sudah siap untuk mengenakan pajak. Kami masih melakukannya secara manual sampai sistem sudah benar-benar siap untuk digunakan,” tuturnya, Sabtu (2/9).

Direktur Denderal Bea dan Cukai Datuk Seri Subromaniam Tholasy mengatakan saat ini Departemen Bea dan Cukai Malaysia sedang melakukan pendekatan guna mendorong hotel dan operator penginapan sejenis segera mendaftarkan pajak pariwisata.

“Kami tidak akan bersikap kasar karena pengumuman pajaknya sedikit terlambat. Pemerintah baru saja mengumumkan awal bulan lalu bahwa pajak pariwisata harus diberlakukan mulai awal September,” katanya.

Subromaniam menambahkan sampai saat ini sudah terdapat 5.000 dari total sekitar 10.000 pengusaha penyedia akomodasi yang terdapat di seluruh negeri yang telah mendaftarkan diri menjadi pemungut pajak pariwisata.

“Kami memberikan waktu hingga satu bulan ke depan untuk operator hotel mendaftarkan dirinya. Kami berharap semua bisa mendaftar sampai akhir September,” pungkasnya.

Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Malaysia Nazri Aziz mengatakan rencana untuk mengenalkan pajak pariwisata ini merupakan rencana yang kontroversial, terutama di Sabah dan Sarawak. Ini karena pelaku usaha bisnis hotel khawatir wisatawan yang akan mengunjungi dua negara bagian Malaysia Timur menurun drastis.

Kendati demikian, dilansir dalam thestar.com.my, Nazri mengatakan kementeriannya telah memperkirakan pemerintah akan dapat mengumpulkan RM210 juta per tahun, berdasarkan tingkat hunian rata-rata 60% dari 237.391 kamar yang saat ini terdaftar di Malaysia.