GRAND CLOSING DDTC 14th ANNIVERSARY

3 Aspek Ini Pengaruhi Dinamisnya Perubahan Peraturan Pajak

Dian Kurniati | Jumat, 27 Agustus 2021 | 11:40 WIB
3 Aspek Ini Pengaruhi Dinamisnya Perubahan Peraturan Pajak

Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin memaparkan materi dalam acara Grand Closing DDTC 14th Anniversary: Tax and Technology Talk Show & Launching of Perpajakan.id New Generation, Jumat (27/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Setidaknya ada 3 aspek yang memengaruhi dinamika perubahan peraturan perpajakan di Indonesia hingga saat ini.

Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin mengatakan ketiga aspek itu pada gilirannya juga membuat Ditjen Pajak (DJP) melakukan reformasi administrasi dan transformasi digital, mulai dari sisi pelaporan, pemeriksaan, pengolahan data, hingga organisasi.

"Pada dasarnya perubahan peraturan perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah," katanya dalam acara Grand Closing DDTC 14th Anniversary: Tax and Technology Talk Show & Launching of Perpajakan DDTC New Generation, Jumat (27/8/2021).

Baca Juga:
Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Adapun ketiga aspek yang dimaksud adalah pertama, upaya pemerintah meningkatkan tax ratio dan perluasan basis pajak. Apalagi tax ratio Indonesia masih menempati posisi terendah ketiga dari 24 negara di Asia dan Pasifik.

Kedua, untuk menjawab tantangan daya saing usaha. Dengan demikian, kebijakan pajak juga menjadi salah satu pendukung agar lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. Ketiga, mengadopsi rencana aksi yang menjadi masalah bersama atau isu global.

"Konteksnya Indonesia makin adaptif dengan dinamika perpajakan global," ujarnya. Simak pula ‘Digitalisasi Ekonomi Munculkan Potensi Dinamisnya Perubahan Peraturan’.

Baca Juga:
Dibagikan Gratis, 2 Buku DDTC ITM 2024 Dwibahasa Telah Diluncurkan

Rahmat mengatakan perubahan peraturan perpajakan di Indonesia bersifat signifikan. Sebagian besar peraturan perpajakan di Indonesia sejak 2016 tidak terlepas dari tindak lanjut atas OECD/G-20 BEPS Action Plan serta isu-isu yang menjadi perhatian global.

Apalagi, Indonesia menjadi bagian dari keanggotaan G-20 dan telah sejak awal berkomitmen dalam mengimplementasikan OECD/G-20 BEPS Project. Dalam 2 tahun terakhir, telah terbit Perpu 1/2020 yang diundangkan dengan UU 2/2020 dan UU 11/2020 yang di dalamnya memuat klaster perpajakan.

Berbagai rencana aksi BEPS tersebut pada dasarnya untuk mengimbangi perkembangan model bisnis yang ada saat ini. Ada tantangan pajak atas digitalisasi ekonomi. Kemudian, ada pula akselerasi pertukaran dan keterbukaan data.

Baca Juga:
Cek Update Aturan Insentif PPN Rumah Tapak dan Rusun DTP di DDTC ITM

Bagi wajib pajak dan masyarakat luas, dinamika perubahan tersebut kian mendorong kebutuhan atas informasi di bidang perpajakan. Hal inilah yang turut menjadi alasan diluncurkannya Perpajakan DDTC generasi baru. Simak 'DDTC Luncurkan Perpajakan DDTC Generasi Baru'.

Sebagai informasi, acara Grand Closing DDTC 14th Anniversary: Tax and Technology Talk Show & The Relaunching of Perpajakan DDTC New Generation yang digelar hari ini merupakan puncak dari rangkaian acara HUT ke-14 DDTC. Acara kali ini dipandu Brigitta Manohara. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:30 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Dibagikan Gratis, 2 Buku DDTC ITM 2024 Dwibahasa Telah Diluncurkan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:20 WIB LITERATUR PAJAK

Cek Update Aturan Insentif PPN Rumah Tapak dan Rusun DTP di DDTC ITM

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

Ingin Tahu Aspek Pajak Internasional atas Dividen? Baca Buku Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN