Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
CIANJUR, DDTCNews – Pemkot Cianjur, Jawa Barat menggelar program pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur Cicih Permasih mengatakan pemutihan denda PBB-P2 diberikan untuk merayakan HUT ke-347 kabupaten tersebut. Insentif ini juga untuk memeriahkan Pekan Sadar Pajak.
"Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran piutang, maka dibebaskan dari sanksi administratif berupa pengenaan bunga dan denda selama pekan sadar pajak," katanya, dikutip pada Minggu (14/7/2024).
Cicih menuturkan pemutihan denda PBB-P2 diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900.1.8.2/KEP.234-BAPENDA/2024. Insentif ini berlaku hanya selama 2 pekan, yaitu mulai dari 8 hingga 21 Juli 2024.
Dia menjelaskan program pemutihan denda PBB-P2 dapat dinikmati semua wajib pajak yang memiliki tunggakan. Dengan mengikuti program pemutihan, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja.
Menurutnya, pemberian insentif pemutihan denda menjadi bagian dari upaya pemkab menyelesaikan piutang PBB-P2. Oleh karena itu, wajib pajak diimbau segera memanfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan tunggakan PBB-P2.
"Selama ini PBB-P2 berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah, dengan jumlah wajib pajak paling banyak, lebih dari 1,1 juta," ujar Cicih seperti dilansir radarcianjur.com.
Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Cianjur dapat dilakukan di berbagai saluran di antaranya Bank BJB, kantor pos, Indomaret, Alfamart, Blibli, Ovo, Traveloka, Linkaja, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Dinas Pendapatan Daerah Cianjur Parah pake banget.! Banyak warga cjr yg sadar pajak termasuk saya yg dari thn2 sblmnya sudar di bayar dan tidak punya tunggakan,tahu tahu ada rincian tunggakan pajak PBB yg harus di bayar tak tanggung tanggung tunggakannya ada yg 5 bahkan lebih. Mohon pihak yg terkait hal ini di usut tuntas. Semoga pihak @kpk membaca dan ada niat menelusurinya. Buat saya hal ini kemungkinan besar ada kaitannya dgn korupsi.
