Ingin Manfaatkan Insentif Pajak, Harus Lapor SPT

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Marta dari Manado. Saya merupakan karyawan divisi pajak di salah satu perusahaan yang telah memanfaatkan beberapa insentif pajak yang tertuang dalam PMK 110/2020 hingga Desember 2020.

Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Pertama, dengan adanya perpanjangan masa pemanfaatan, adakah kewajiban tambahan yang perlu dilakukan? Kedua, karena pengumuman perpanjangan tersebut baru dilakukan pada Februari, apakah insentif tersebut tetap dimanfaatkan untuk masa pajak Januari lalu? Terima kasih atas kesempatan dapat bertanya.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Marta atas pertanyaan yang diajukan. Memang benar, pemerintah telah mengumumkan kembali 6 insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 melalui. Hal tersebut diatur dalam PMK 9/2021 yang diundangkan pada 2 Februari 2021.

Keenam insentif tersebut adalah:

1. PPh Pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah (DTP)
2. PPh final UMKM DTP
3. PPh final jasa konstruksi DTP
4. PPh Pasal 22 Impor
5. Angsuran PPh Pasal 25; dan
6. Restitusi PPN dipercepat

Secara umum, kewajiban yang harus dipenuhi dalam PMK 110/2020 tetap ada dalam PMK 9/2021 sehingga perlu tetap dijalankan. Selain itu, terdapat hal lain yang perlu dilakukan pemberi kerja atau wajib pajak yang memanfaatkan insentif tersebut.

Pasal 16 ayat (1) PMK 9/2021 mengatur sebagai berikut:

“a. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah … (untuk karyawan);
b. PPh final ditanggung Pemerintah … (untuk UMKM);
c. PPh final ditanggung Pemerintah … (untuk jasa kosnstruksi);
d. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor;
e. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25;
f. pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN
harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.”

Dengan demikian, perusahaan tempat Ibu bekerja perlu memastikan bahwa SPT perusahaan sebagai wajib pajak badan maupun karyawan telah melapor SPT Tahunan untuk tahun pajak 2019.

Selanjutnya, bagaimana dengan status keenam insentif tersebut untuk Masa Pajak Januari 2021? Kita dapat merujuk pada Pasal 18 ayat (1) PMK 9/2021 yang menyebutkan insentif pajak, tidak termasuk pembebasan PPh Pasal 22 Impor, berlaku untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Juni 2021.

Dengan demikian, meskipun sudah lewat, ada 5 insentif pajak yang tetap dapat dimanfaatkan untuk kewajiban pajak pada masa pajak Januari 2021. Namun, jangan lupa untuk melaporkan realisasi pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PMK tersebut.

Adapun jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan sampai dengan 30 Juni 2021

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut. *