Impor 1,2 Juta Vaksin, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk dan PDRI

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) senilai total Rp50,95 miliar atas impor vaksin Covid-19 sebanyak 1,2 juta dosis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berdasarkan catatan Airway bill (AWB) PEK99463221, nilai pabean impor vaksin itu diperkirakan US$20,57 juta atau Rp290,63 miliar. Oleh karena itu, nilai pembebasan bea masuknya senilai Rp14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor Rp36,39 miliar.

“Fasilitas yang kami berikan adalah pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN dan pajak penjualan barang mewah, serta dibebaskan pungutan PPh Pasal 22," katanya melalui konferensi video, Senin (7/12/2020).

Sri Mulyani mengatakan telah menerbitkan PMK 188/PMK.04/2020 yang mengatur fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor vaksin, bahan baku vaksin, peralatan produksi vaksin, serta peralatan vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, subjek yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut yakni pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah dan badan hukum atau nonbadan hukum yang mendapat penugasan atau penunjukkan dari Kemenkes. Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) juga memberikan pelayanan rush handling agar proses impor lebih cepat.

Vaksin yang tiba malam tadi dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9,22 ton. Isinya berupa 1,2 juta vial 1 dosis vaksin, serta 568 vial 1 dosis vaksin untuk sampel pengujian.

Dengan pelayanan rush handling, menurut Sri Mulyani, paket vaksin segera dikeluarkan dari pesawat begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah diperiksa DJBC, vaksin segera dikirim ke gudang Bio Farma di Bandung dengan pengawalan TNI dan Polri.

"Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan dukungan keseluruhan untuk pelayanan impor vaksin tersebut sesuai dengan PMK No. 188," ujarnya.

Sri Mulyani memastikan Kemenkeu akan terus memberikan dukungan berupa penganggaran dan perencanaan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, terutama yang dibayarkan oleh pemerintah. (kaw)