Dilema Withholding Tax dalam Perspektif Pajak Internasional

KETIKA terjadi perdagangan lintas negara maka terjadi pula benturan antara, setidaknya, dua sistem pajak negara. Secara administratif, negara domisili penjual dapat memajaki penghasilan yang diperoleh. Biasanya, prosedur penyetoran pajaknya cenderung sama dengan penghasilan umum lainnya.

Namun, mekanisme yang berbeda dibutuhkan dari perspektif negara sumber penghasilan. Atas penghasilan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pemotongan pajak (withholding tax) yang dilakukan ketika terjadinya transaksi. Akibatnya, terdapat dua macam administrasi yang dihadapi oleh pemilik penghasilan ketika melakukan bisnis antarnegara.

Sekilas, mungkin hal ini tampak seperti sesuatu yang wajar-wajar saja terjadi. Melihat hal ini, Karin Simader mengupas dampak diskriminasi perlakuan pajak dan beban tambahan yang berpotensi timbul dari adanya withholding tax dari negara sumber penghasilan.

Dalam bukunya yang berjudul ‘Withholding Taxes and the Fundamental Freedoms’, duduk perkara withholding tax ditinjau secara seimbang baik dari kepentingan fiskal suatu negara maupun efisiensi perdagangan global.

Gaya penulisan yang dibawakan oleh penulis sangat sistematis dan cenderung kaku. Namun, jika cukup sabar membacanya, pembaca akan dibuat asyik mengikuti argumen yang dipaparkan mengenai harus atau tidaknya negara sumber menerapkan withholding tax ketika penerima penghasilannya merupakan non residen.

Secara umum, peneliti sekaligus dosen WU University tersebut memaparkan bahwa desain withholding tax sangat menentukan terlanggar atau tidaknya pilar-pilar kebebasan yang disepakati oleh Uni Eropa dalam Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Pondasi kebebasan atau yang biasa disebut fundamental freedoms tersebut terdiri dari empat pilar, yaitu kebebasan pergerakan barang, kebebasan pergerakan jasa, kebebasan pergerakan kapital, dan kebebasan pergerakan sumber daya manusia. Keempat pilar ini dirumuskan dan disepakati agar desain sistem pajak negara anggota Uni Eropa mendukung hal tersebut.

Sayangnya, withholding tax berpotensi menimbulkan distorsi terhadap fundamental freedoms tersebut. Distorsi tersebut timbul karena adanya diskriminasi perlakuan baik dalam bentuk beban pajak maupun administrasi dari suatu bisnis sebagai penerima penghasilan. Belum lagi, pihak pemotong akan memiliki beban tambahan untuk memenuhi prosedur administrasi yang diwajibkan.

Di sini, kita diajak melihat bagaimana mekanisme withholding tax rentan menimbulkan berbagai diskriminasi pajak. Dua di antaranya yang paling disoroti adalah perbedaan penentuan basis pajak serta perbedaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pajak yang sudah dibayar tersebut antara negara sumber dan residen.

Setelah kita memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai berbagai konsekuensi yang dapat timbul, penulis menekankan balik bahwa mekanisme withholding tax merupakan cara yang efektif untuk mencegah penghindaran pajak.

Tanpa adanya cara tersebut, penghasilan yang diperoleh akan langsung diterima pelaku bisnis di luar negeri secara utuh. Jika hal tersebut sudah terjadi, akan lebih sulit bagi otoritas pajak negara sumber memaksa penerima penghasilan tersebut untuk membayar kewajibannya.

Di sini, penulis akan membuat kita berpikir sebaliknya. Kita akan diajak memahami withholding tax dapat dijustifikasi sebagai cara yang efektif bagi suatu negara untuk mempertahankan kedaulatan sistem pajaknya.

Substansi yang memberikan sudut pandang pro dan kontra dari withholding tax akan menjadi nutrisi yang baik bagi para pemikir desain sistem pajak modern.

Lantas, ingin tahu kesimpulan akhir dari penulis? Sebaiknya langsung datang saja ke DDTC Library untuk membaca bukunya.*