AMERIKA SERIKAT

Warren Buffet Kritik Kebijakan Reformasi Pajak Trump

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 Oktober 2017 | 11:32 WIB
Warren Buffet Kritik Kebijakan Reformasi Pajak Trump

WASHINGTON DC, DDTCNews – Rencana reformasi pajak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendapat kecaman keras dari Warren Buffett, orang terkaya kedua di dunia. Menurutnya, tarif pajak perusahaan yang lebih rendah akan membuat perusahaan-perusahaan AS semakin diuntungkan.

Buffett mengatakan tidak ada perusahaan yang tidak kompetitif di dunia lantaran tarif pajak perusahaan yang tinggi. Miliarder tersebut mengatakan hingga saat ini pun perusahaan-perusahaan di AS masih mendapatkan keuntungan yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

“Rencana pemangkasan tarif pajak perusahaan ini akan membuat orang kaya saat ini mejadi jauh lebih kaya dari 25 tahun yang lalu. Saya sendiri yang memiliki lebih dari 60 perusahaan merasa tidak memerlukan pemotongan pajak,” imbuhnya, Rabu (4/10).

Baca Juga:
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Pekan lalu, Trump bersama dengan Kongres Partai Republik AS merilis sebuah kerangka kerja terpadu atas rencana reformasi pajak yang akan mengurangi tarif pajak perusahaan menjadi 20% dari yang berlaku saat ini sebesar 35%.

Sementara itu, berdasarkan sebuah studi dari Pusat Kebijakan Pajak (Tax Policy Center), 30% dari orang-orang yang berpenghasilan di antara US$50.000 - US$150.000 akan membayar pajak lebih besar jika mengacu pada proposal reformasi pajak Trump.

Selain itu, dilansir dalam cnbc.com, Buffet juga menyoroti rencana kebijakan reformasi pajak Trump yang dinilai dapat meningkatkan defisit anggaran pemerintah federal AS. Tidak hanya itu, kritikan juga disampaikan atas rencana Trump yang akan mencabut pajak properti yang dibayarkan oleh orang-orang yang mewarisi lebih dari US$5,7 juta aset.

Buffett mengatakan penghapusan pajak properti tersebut merupakan kesalahan besar karena akan memperkuat sistem dinasti dalam keluarga yang bertentangan dengan nilai-nilai di AS. Rencana tersebut dinilai hanya akan menguntungkan segelintir pihak, yakni orang-orang kaya AS.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Sabtu, 07 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Presidensi Trump Berefek ke Investasi, RI Selaraskan Insentif Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP