AMERIKA SERIKAT

Warren Buffet Kritik Kebijakan Reformasi Pajak Trump

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 Oktober 2017 | 11:32 WIB
Warren Buffet Kritik Kebijakan Reformasi Pajak Trump

WASHINGTON DC, DDTCNews – Rencana reformasi pajak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendapat kecaman keras dari Warren Buffett, orang terkaya kedua di dunia. Menurutnya, tarif pajak perusahaan yang lebih rendah akan membuat perusahaan-perusahaan AS semakin diuntungkan.

Buffett mengatakan tidak ada perusahaan yang tidak kompetitif di dunia lantaran tarif pajak perusahaan yang tinggi. Miliarder tersebut mengatakan hingga saat ini pun perusahaan-perusahaan di AS masih mendapatkan keuntungan yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

“Rencana pemangkasan tarif pajak perusahaan ini akan membuat orang kaya saat ini mejadi jauh lebih kaya dari 25 tahun yang lalu. Saya sendiri yang memiliki lebih dari 60 perusahaan merasa tidak memerlukan pemotongan pajak,” imbuhnya, Rabu (4/10).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Pekan lalu, Trump bersama dengan Kongres Partai Republik AS merilis sebuah kerangka kerja terpadu atas rencana reformasi pajak yang akan mengurangi tarif pajak perusahaan menjadi 20% dari yang berlaku saat ini sebesar 35%.

Sementara itu, berdasarkan sebuah studi dari Pusat Kebijakan Pajak (Tax Policy Center), 30% dari orang-orang yang berpenghasilan di antara US$50.000 - US$150.000 akan membayar pajak lebih besar jika mengacu pada proposal reformasi pajak Trump.

Selain itu, dilansir dalam cnbc.com, Buffet juga menyoroti rencana kebijakan reformasi pajak Trump yang dinilai dapat meningkatkan defisit anggaran pemerintah federal AS. Tidak hanya itu, kritikan juga disampaikan atas rencana Trump yang akan mencabut pajak properti yang dibayarkan oleh orang-orang yang mewarisi lebih dari US$5,7 juta aset.

Buffett mengatakan penghapusan pajak properti tersebut merupakan kesalahan besar karena akan memperkuat sistem dinasti dalam keluarga yang bertentangan dengan nilai-nilai di AS. Rencana tersebut dinilai hanya akan menguntungkan segelintir pihak, yakni orang-orang kaya AS.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu