BULGARIA

Warga Protes Kenaikan Pajak Karbon dan Harga BBM

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 November 2018 | 14:19 WIB
Warga Protes Kenaikan Pajak Karbon dan Harga BBM

(Foto: Firstpost)

SOFIA, DDTCNews – Warga Bulgaria melakukan aksi unjuk rasa seusai pemerintah menaikkan pajak untuk mobil tua dan pajak polusi (carbon tax), menaikkan harga bahan bakar, serta berencana menaikkan premi asuransi.

Unjuk rasa yang dilakukan dengan berjalan menuju Sofia tersebut sebagai bentuk kekesalan warga atas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah. Tak hanya di Sofia, unjuk rasa ini juga digelar di lebih dari 20 kota lainnya dengan cara memblokade jalan raya protokol selama berjam-jam.

“Pengunjuk rasa berteriak ‘Mafia!’ dan ‘Resign!’ di depan gedung kementerian,” demikian melansir Emerging Europe, Kamis (15/11).

Baca Juga:
Thailand Bakal Segera Terapkan Pajak Karbon, Segini Tarifnya

Kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak mobil tua dan pajak polusi mulai tahun 2019 berhasil memicu kemarahan warga negara termiskin se-Uni Eropa, karena rata-rata warga berpenghasilan EUR575 per bulan (senilai Rp9,61 juta per bulan).

Para pengunjuk rasa juga ingin pemerintah meningkatkan upah minimum hingga EUR383 (senilai Rp6,40 juta), pensiun minimum hingga EUR179 (senilai Rp2,99 juta), gaji awal perawat hingga EUR614 (senilai Rp10,26 juta) dan gaji dokter minimum hingga EUR1.023 (senilai Rp17,11 juta).

Keinginan kenaikan penghasilan itu disebabkan karena pemerintah berencana meningkatkan tarif bensin atau solar hingga EUR1,2 (senilai Rp20.000) per liter atau US$5,15 (senilai Rp75.900) per galon. Seperti dilansir dariemerging-eropa.com, tarif ini telah meningkat 5% pada bulan Oktober 2018.

Baca Juga:
Dukung Penurunan Emisi Karbon, Negara Ini Rombak Tarif Cukai Mobil

Meski aksi unjuk rasa sudah digelar secara merata di berbagai wilayah Bulgaria, pemerintah masih mengklaim tarif bahan bakar kendaraan bermotor di Bulgaria merupakan tarif terendah sewilayah Uni Eropa.

Unjuk rasa yang menutup jalan utama penghubung Sofia dengan Blagoevgrad hingga perbatasan Yunani dikabarkan akan terus terjadi hingga keinginan pengunjuk rasa tercapai, yaitu pengunduran diri pejabat pemerintah. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 22 Januari 2025 | 10:31 WIB THAILAND

Thailand Bakal Segera Terapkan Pajak Karbon, Segini Tarifnya

Sabtu, 04 Januari 2025 | 09:00 WIB PAJAK KARBON

Ditagih Aturan Pajak Karbon, Sri Mulyani Sampaikan Hal Ini

Minggu, 29 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

SPT Tahunan Pajak Karbon berdasarkan PMK 81/2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses