Wamenkeu Malaysia Tegaskan Penerapan Kembali GST Bukan Prioritas

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia menegaskan belum memiliki rencana untuk menerapkan kembali pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) dan menggantikan pajak penjualan dan jasa (sales and service tax/SST).

Wakil Menteri Keuangan Lim Hui Ying mengatakan SST terbukti memberikan dampak penerimaan yang lebih baik ketimbang GST. Menurutnya, kondisi perekonomian yang dinamis juga membuat pemerintah tidak memprioritaskan pemberlakuan kembali GST.

"Setiap perubahan kebijakan terhadap sistem perpajakan berbasis konsumsi seperti penerapan kembali GST harus diteliti untuk memastikan kebijakan ini bersifat progresif, mudah dikelola, dan tak berefek negatif pada pertumbuhan ekonomi," katanya, Jumat (19/7/2024).

Penjelasan Lim tersebut merespons atas pertanyaan anggota DPR Kamal Ashaari. Kepada pemerintah, Kamal bertanya mengenai peluang diberlakukannya GST, yang oleh beberapa kelompok dianggap sebagai sistem perpajakan yang lebih baik ketimbang SST.

Lim menuturkan pemerintah tidak memiliki rencana menerapkan kembali GST. Apalagi, penerapan kembali GST membutuhkan pertimbangan matang, terutama mengenai lingkungan perekonomian, serta dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Dia menyebut pemerintah saat ini tengah berfokus pada penguatan fiskal, termasuk memperbaiki sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemerintah berupaya mengedepankan kebijakan yang tidak berdampak pada kelompok rentan.

Di sisi lain, Lim juga menekankan pentingnya menjaga pendapatan negara yang kuat melalui penguatan tata kelola dan administrasi perpajakan, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta peningkatan tindakan penegakan hukum. Kinerja pendapatan negara ini pada akhirnya juga bakal berdampak pada belanja-belanja untuk masyarakat.

Pada 2023, penerimaan pajak mencapai RM229 miliar atau sekitar Rp793,21 triliun. Angka tersebut setara dengan 72,8% dari total pendapatan negara sejumlah RM315 miliar atau setara dengan Rp1.091,11 triliun.

Sementara itu, pos belanja dengan porsi besar seperti subsidi, insentif, dan bantuan sosial mencapai RM80 miliar atau 19,7% dari total belanja negara RM406 miliar.

"Pemerintah terus berupaya memperkuat fiskal negara sekaligus mengurangi kebocoran bantuan sosial," ujar Lim seperti dilansir nst.com.my.

GST pertama kali diperkenalkan pada April 2015 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dengan tarif sebesar 6%. Kebijakan ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat karena dinilai menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa.

Skema pajak konsumsi kemudian dikembalikan menjadi SST di bawah pemerintahan PM Mahathir Mohamad pada 2018. (rig)