PROVINSI JAWA TIMUR

Wah! Gubernur Khofifah Perpanjang Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Dian Kurniati | Senin, 04 Juli 2022 | 10:00 WIB
Wah! Gubernur Khofifah Perpanjang Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) menaiki mobil terbuka yang dikemudikan Wali Kota Madiun Maidi (kiri) di kawasan Edupark Ngrowo Bening saat melakukan kunjungan kerja di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu (11/6/2022). ANTARA FOTO/Siswowidodo/nym.

SURABAYA, DDTCNews – Pemprov Jawa Timur memutuskan untuk memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor sampai dengan 30 September 2022 dari yang seharusnya selesai pada 30 Juni 2022.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan perpanjangan periode program penghapusan denda atau pemutihan menjadi kesempatan yang baik bagi warga untuk menyelesaikan tunggakan tanpa dikenai sanksi.

"Untuk itu, kesempatan ini tolong digunakan semaksimal mungkin oleh warga Jatim untuk mengurus keterlambatan pembayaran pajak tanpa harus didenda," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (4/7/2022).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Khofifah menuturkan pemutihan pajak menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan. Insentif yang diberikan meliputi pemutihan pajak dan BBNKB serta pembebasan bea balik nama kedua dan seterusnya.

Menurutnya, program ini dapat dinikmati semua masyarakat yang ingin mengurus pajak kendaraan atau BBNKB tanpa sanksi administrasi. Melalui insentif tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Sejauh ini, lanjut Khofifah, minat masyarakat dalam memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan cukup tinggi. Sepanjang 1 April hingga 27 Juni 2022, sebanyak 1,03 juta objek pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Selain itu, terdapat 11.091 unit kendaraan dari luar provinsi yang melakukan balik nama dengan memanfaatkan insentif pembebasan BBNKB. Hal ini juga berarti menambah objek pajak kendaraan bermotor dengan potensi penerimaan senilai Rp22,79 miliar.

Di sisi lain, program pemutihan juga efektif meningkatkan pajak daerah hingga terealisasi 54,26% pada semester I/2022. Khusus pajak kendaraan bermotor, realisasinya sebesar 52,9% dari target dan BBNKB sebesar 66,7%.

"Ini adalah hasil yang sangat membahagiakan dan membanggakan," ujar Khofifah.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Dia menambahkan pemprov juga memberikan hadiah berupa 46 tabungan umrah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, yang diundi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, hadiah tabungan umrah telah diundi pada Ramadan dan dimenangkan 15 wajib pajak.

Untuk tahap kedua, pengundian akan dilakukan saat perayaan HUT ke-77 Indonesia pada 17 Agustus 2022. Adapun untuk tahap terakhir, bakal digelar pada HUT ke-77 Provinsi Jatim pada 12 Oktober 2022. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Audina Pramesti 04 Juli 2022 | 23:53 WIB

Adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengurangan direct money cost yang dikeluarkan wajib pajak yaitu melalui penghapusan denda.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?