PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Penyerahan tersangka faktur pahak fiktif ke Kejari Kota Bandung. (foto: DJP)

BANDUNG, DDTCNews - Seorang direktur sebuah perusahaan tekstil diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung, Jawa Barat pada akhir September 2022 lalu. Tersangka berinisial M diduga kuat mengemplang pajak dengan modus pembuatan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya alias fiktif.

Tersangka dengan barang bukti tindak pidana bidang perpajakan diserahkan oleh Tim Penyidik DJP kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI.

"M diduga kuat menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dia melakukan perbuatan pidana itu sejak Januari 2016 hingga Desember 2017 melalui perusahaan tekstil yang dipimpinnya, PT ISM," tulis Ditjen Pajak (DJP) dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (26/11/2022).

Baca Juga:
Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Dikutip dari siaran pers otoritas, M sebagai pembeli sebenarnya disinyalir menghubungi setidaknya 14 perusahaan produsen kain di Bandung. Kepada 14 perusahaan itu, M meminta dibuatkan faktur pajak atas nama PT ISM. Tak cuma itu, perusahaan-perusahaan yang dikontak M diminta untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa benar telah dilakukan penjualan kepada PT ISM. Surat pernyataan itu juga dilengkapi bukti pembelian dan pembayaran bodong alias fiktif.

"Selanjutnya, PT ISM melaporkan dan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dalam SPT Masa PPN dan mengajukan permohonan restitusi," tulis DJP lagi.

Akibat perbuatannya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp6 miliar. Tersangka M kemudian dijerat Pasal 39A huruf a Undang-Undang (UU) 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga:
WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Tersangka M diancam pidana penjara minimal 2 hingga 6 tahun serta didenda minimal 2 hingga 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Usai kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti, Tersangka M diboyong keluar dari Kejari Kota Bandung menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru Kota Bandung. Dia akan ditahan di Rutan Kebon Waru hingga proses persidangan.

DJP menegaskan akan terus menindak tegas para pengemplang pajak demi mewujudkan penegakan hukum pidana pajak yang berkeadilan serta memberikan efek jera kepada pelaku dan efek gentar kepada para wajib pajak lainnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI ACEH

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

Jumat, 24 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis