BELGIA

Waduh, AS Sisir Produk-Produk Eropa untuk Dikenai Bea Masuk Tambahan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 26 Juni 2020 | 11:17 WIB
Waduh, AS Sisir Produk-Produk Eropa untuk Dikenai Bea Masuk Tambahan

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews—Amerika Serikat (AS) kembali bermanuver dengan rencana bea masuk tambahan untuk produk asal Eropa. Rencana tersebut membuat hubungan dagang kedua pihak semakin memanas.

Juru Bicara Komisi Uni Eropa mengatakan rencana AS menerapkan bea masuk tambahan untuk komoditas dari Eropa akan berdampak besar bagi pelaku usaha. Rencana kebijakan tersebut juga akan merusak hubungan perdagangan di kedua belah pihak.

"Rencana tarif yang menargetkan untuk produk baru asal Eropa ini berpotensi merusak rantai pasok karena adanya biaya tambahan dengan pengenaan bea masuk baru," katanya dikutip Jumat (26/6/2020).

Baca Juga:
Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

Uni Eropa mencatat rencana bea masuk baru yang diusulkan pemerintah AS pada awal pekan ini bernilai US$3,1 miliar atau setara Rp44 triliun. Ke depan, bea masuk tersebut tampaknya akan membesar mengingat AS masih berupaya menerapkan tarif bea masuk baru untuk komoditas ekspor Eropa secara luas.

Produk Eropa seperti bir Inggris, minyak zaitun Spanyol dan truk asal Jerman jadi sasaran tembak baru pemerintahan Donald Trump untuk dikenakan bea masuk tambahan. Sebelumnya, produk pertanian dan peternakan asal Eropa sudah dikenakan bea masuk tambahan sesuai dengan keputusan WTO tahun lalu.

"Tindakan AS akan memberikan ketidakpastian bagi perusahaan Eropa dan menyebabkan kerusakan hubungan ekonomi yang tidak perlu untuk perdagangan lintas Atlantik," terang Jubir Uni Eropa dilansir export.org.uk.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rencana bea masuk tambahan tersebut membuat hubungan Uni Eropa dan AS makin tegang bukan tanpa alasan. Sebelumnya, kedua belah pihak sudah bersitegang dalam pembahasan kerangka kerja pajak digital dan membuat AS memutuskan untuk mundur.

Meski begitu, Uni Eropa bersikeras melanjutkan pembahasan dan merampungkan konsensus pajak digital akhir tahun ini. Menurut mereka rakasasa teknologi dari AS menghasilkan profit dari pasar Eropa, tetapi minim kontribusi pajak kepada keuangan publik. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar