USTR Bujuk Pemerintah Kanada Batalkan Rencana Pengenaan Pajak Digital

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Office of US Trade Representative (USTR) kembali meminta pemerintah Kanada untuk membatalkan rencana pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST).

US Deputy Trade Representative Jayme White mengatakan pengenaan pajak digital secara unilateral berpotensi merusak hubungan dan kerja sama perdagangan antara AS dan Kanada yang sudah terjalin selama ini.

"Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah Kanada untuk memperkuat komitmen atas penerapan solusi 2 pilar yang telah disepakati," katanya saat bertemu perwakilan pemerintah Kanada, dikutip pada Kamis (5/10/2023).

Para anggota DPR AS dari Partai Republik dan Partai Demokrat bahkan telah meminta kepada USTR dan Kementerian Keuangan AS untuk menerapkan retaliasi apabila Kanada benar-benar menerapkan DST secara unilateral.

"Kami mendesak pemerintah AS untuk menyatakan bahwa DST oleh Kanada bersifat diskriminatif dan akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan jika benar-benar diterapkan," tulis anggota DPR AS Bill Pascrell bersama 40 anggota DPR AS lainnya.

Pascrell dan anggota DPR AS lainnya menambahkan pemerintah AS perlu mengevaluasi kerja sama perdagangan antara kedua negara jika pemerintah Kanada benar-benar menerapkan DST pada tahun depan.

Sebagai informasi, Kanada akan menerapkan DST dengan tarif 3% mulai 1 Januari 2024. Kebijakan ini diambil guna merespons tertundanya penerapan Pilar 1: Unified Approach dan klausul moratorium pengenaan DST yang termuat dalam outcome statement Inclusive Framework pada 11 Juli 2023.

"Kemarin, banyak negara yang sepakat untuk memperpanjang moratorium pemungutan DST hingga 31 Desember 2024 meski tidak ada tenggat waktu yang jelas terkait tanggal mulai berlakunya MLC Pilar 1. Hal ini merugikan Kanada," kata Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland pada Juli 2023.

Freeland menjelaskan pemerintah Kanada mendukung tercapainya kesepakatan dan implementasi atas MLC Pilar 1. Meski begitu, pemerintah tidak bisa memberikan dukungan penuh jika tidak ada target implementasi Pilar 1 yang jelas dan mengikat. (rig)