STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Implementasi Pajak Warisan di Negara-Negara Eropa

Muhamad Wildan | Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
Tren Implementasi Pajak Warisan di Negara-Negara Eropa

MENURUT Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pengenaan pajak atas warisan makin dibutuhkan di tengah tingginya ketimpangan pendapatan dalam beberapa dekade terakhir ini.

Pada masa yang akan datang, nilai warisan diekspektasikan akan terus meningkat jika nilai aset terus mengalami pertumbuhan. Ketimpangan antargenerasi juga diekspektasikan meningkat seiring dengan membaiknya angka harapan hidup.

Melalui penerapan pajak warisan yang didesain dengan baik, OECD berpandangan tiap-tiap yurisdiksi dapat meningkatkan penerimaan dan keadilan secara efisien tanpa memerlukan beban administratif yang berlebihan.

Pajak warisan yang didesain untuk menyasar transfer kekayaan bernilai tinggi juga bisa menjadi alat meningkatkan kesetaraan dan mengurangi konsentrasi kekayaan. Ide tersebut relevan mengingat sistem pajak penghasilan tidak dapat secara efektif memajaki capital income.

Tak hanya itu, pajak warisan juga memberikan dampak terhadap perilaku ahli waris. Pajak warisan dinilai mendorong ahli waris untuk bekerja dan berdonasi. Berikut implementasi pajak warisan di Eropa seperti tertuang dalam laporan Tax Foundation bertajuk Estate, Inheritance, and Gift Taxes in Europe.


Namun, pajak warisan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis keluarga yang dijalankan ahli waris, terutama jika ahli waris tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar pajak warisan. Masalah ini kerap terjadi pada ahli waris yang menjalankan usaha UMKM.

Guna menciptakan sistem pajak warisan yang lebih baik, yurisdiksi perlu menetapkan pengecualian pajak atas nilai warisan di bawah threshold tertentu. Tarif progresif juga perlu diberlakukan sehingga makin besar warisan yang diterima maka makin besar pula pajak yang dibayar.

Untuk memitigasi praktik penghindaran pajak warisan, basis pajak harus dibuat seluas mungkin. Pengecualian pajak warisan atas jenis aset tertentu juga perlu dikurangi. Yurisdiksi perlu menyiapkan kebijakan khusus bagi ahli waris yang kesulitan likuiditas dan tak mampu membayar pajak warisan.

Informasi mengenai konsentrasi harta warisan dan ketimpangan juga perlu dibuka seluas mungkin. Harapannya, publik bisa lebih memahami urgensi dari pengenaan pajak warisan sehingga hambatan politik atas ide pengenaan pajak warisan dapat diatasi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

Kamis, 17 Oktober 2024 | 13:35 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Rezim Baru, WP Perlu Memitigasi Efek Politik terhadap Kebijakan Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:30 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Dibagikan Gratis, 2 Buku DDTC ITM 2024 Dwibahasa Telah Diluncurkan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah