Transaksi Cryptocurrency Bakal Dikenakan PPN Sebesar 18%

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India mulai merancang proposal pengenaan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) atau PPN atas transaksi mata uang kripto (cryptocurrency) dengan tarif sebesar 18%.

Pemerintah memperkirakan total transaksi cryptocurrency mencapai INR400 miliar atau sebesar Rp77,12 triliun. Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) memperkirakan total penerimaan dari pengenaan GST bisa mencapai INR72 miliar.

"CEIB selaku think tank telah mengkaji pengenaan GST atas cryptocurrency dan telah mengajukan proposal pengenaan GST kepada Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)," tulis indiatimes.com dalam pemberitaannya, Selasa (29/12/2020).

Berdasarkan pernyataan pejabat pemerintah yang dikutip oleh indiatimes.com, CEIB memandang cryptocurrency sebagai intangible asset sehingga transaksi dari aset tersebut bisa dikenai GST.

Untuk itu, CEIB mengusulkan cryptocurrency sebagai diperlakukan sebagai current asset dan GST diusulkan dikenakan atas margin yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency.

Hingga saat ini, India belum memiliki belum memiliki instansi khusus yang mengatur dan mengawasi transaksi cryptocurrency. Kekosongan pengawasan dan peraturan termasuk dalam bidang perpajakan dikhawatirkan mendorong cryptocurrency sebagai alat pencucian uang dan menggerus legitimasi dari mata uang digital tersebut.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebelumnya sudah menyusun laporan khusus mengenai besarnya transaksi cryptocurrency secara global dan potensi pajak yang terdapat dari transaksi mata uang jenis baru tersebut.

Dalam laporan berjudul Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues, OECD menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi dalam hal pemajakan cryptoassets guna menciptakan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan wajib pajak.

Selain itu, perlakuan pajak atas cryptoassets dan cryptocurrency perlu disesuaikan dengan tren transaksi yang berkembang seperti semakin berkurangnya penggunaan uang konvensional dalam bertransaksi serta kebijakan-kebijakan terkait dengan lingkungan.

Perlakuan pajak atas cryptoassets serta cryptocurrency juga perlu mengantisipasi perkembangan jenis-jenis cryptocurrency seperti stablecoins hingga central bank digital currencies (CBDC) dan perkembangan desentralisasi finansial. (rig)